Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Teritorialisasi Pengembangan Ekonomi di Wilayah Val De Saone, Lyon, Perancis Sebagai Implikasi Diciptakannya Undang-Undang Chevenement
View through CrossRef
Cooperation between regions in France (intercommunalité) has been known since 1890. Laws bringing abig influence on the development of cooperation between regions is The Chevènement Act 1999. This lawpermits the implementation of territorialisation of economic development by Urban Community(Communauté Urbaine) of Grand Lyon in Val de Saône, Lyon. We examine how the territorialisationprocess of economic development in Val de Saône as the implication of the creation of The ChevènementAct. As a result, we found that the territorialisation is a kind of adaptation to the Chevènement Actenforcement related to the authority of Urban Community of Grand Lyon and Association betweenregions of Saône Mont d’Or (Syndicat de Communes Saône Mont d’Or) in economic development in Valde Saône. Territorialisation is characterized by the consensus and the signing of the developmentcontract concerning the role division between Urban Community of Grand Lyon, which has a newauthority in intervening the economic development in local and metropolitan level, and AssociationBetween Regions of Saône Mont d’Or, which has the same authority in intervening the economicdevelopment in local level of Val de Saône.Keywords : Urban Community of Grand Lyon, Association Between Regions Saône Mont d’Or,Chevènement Act 1999, economic development, teritorialisation
Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
Title: Teritorialisasi Pengembangan Ekonomi di Wilayah Val De Saone, Lyon, Perancis Sebagai Implikasi Diciptakannya Undang-Undang Chevenement
Description:
Cooperation between regions in France (intercommunalité) has been known since 1890.
Laws bringing abig influence on the development of cooperation between regions is The Chevènement Act 1999.
This lawpermits the implementation of territorialisation of economic development by Urban Community(Communauté Urbaine) of Grand Lyon in Val de Saône, Lyon.
We examine how the territorialisationprocess of economic development in Val de Saône as the implication of the creation of The ChevènementAct.
As a result, we found that the territorialisation is a kind of adaptation to the Chevènement Actenforcement related to the authority of Urban Community of Grand Lyon and Association betweenregions of Saône Mont d’Or (Syndicat de Communes Saône Mont d’Or) in economic development in Valde Saône.
Territorialisation is characterized by the consensus and the signing of the developmentcontract concerning the role division between Urban Community of Grand Lyon, which has a newauthority in intervening the economic development in local and metropolitan level, and AssociationBetween Regions of Saône Mont d’Or, which has the same authority in intervening the economicdevelopment in local level of Val de Saône.
Keywords : Urban Community of Grand Lyon, Association Between Regions Saône Mont d’Or,Chevènement Act 1999, economic development, teritorialisation.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
Pemakaian Islam dan sdat Melayu dalam sistem Torrens di Malaysia
Pemakaian Islam dan sdat Melayu dalam sistem Torrens di Malaysia
Undang-undang Tanah di Malaysia adalah berasaskan kepada Sistem Torrens yang diperkenalkan oleh British semasa penjajahan mereka ke atas Tanah Melayu. Undang-undang ini dilaksanaka...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...