Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

THE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR (THE PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN ACCELERATING A COMPREHENSIVE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION AT OGAN ILI

View through CrossRef
The National Land Agency (NLA) of Ogan Ilir Regency in 2018 targeted 5400 land certificates issued through the implementation of a complete systematic land registration acceleration. But the reality shows that BPS is only able to issue 27, 39% or 1951 certificates. PTSL policy is launched to anticipate that there are still many land that has not been certified in various regions in Indonesia, including in the Ogan Ilir Regency area. Through descriptive qualitative research methods with in-depth interviews with selected informants and field observations, as well as triangulation analysis methods, the results of the research show that the implementation of PTSL acceleration policies in general has been in accordance with standard operating procedures (SOP) but budget support is not maximal. that is still small and the quality is still low, people are less concerned and still reluctant to register their land for reasons that are slow, long and expensive and the level of difficulties that are different in the process of measuring land / land. The findings of this study recommend to the National Land Agency that the implementation of PTSL policies will be able to run optimally if it is supported by an adequate budget, sufficient and quality apparatus and quality services.   Keywords: policy implementation, comprehensive systematic land registration, BPN, Ogan Ilir
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Title: THE IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR (THE PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN ACCELERATING A COMPREHENSIVE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION AT OGAN ILI
Description:
The National Land Agency (NLA) of Ogan Ilir Regency in 2018 targeted 5400 land certificates issued through the implementation of a complete systematic land registration acceleration.
But the reality shows that BPS is only able to issue 27, 39% or 1951 certificates.
PTSL policy is launched to anticipate that there are still many land that has not been certified in various regions in Indonesia, including in the Ogan Ilir Regency area.
Through descriptive qualitative research methods with in-depth interviews with selected informants and field observations, as well as triangulation analysis methods, the results of the research show that the implementation of PTSL acceleration policies in general has been in accordance with standard operating procedures (SOP) but budget support is not maximal.
that is still small and the quality is still low, people are less concerned and still reluctant to register their land for reasons that are slow, long and expensive and the level of difficulties that are different in the process of measuring land / land.
The findings of this study recommend to the National Land Agency that the implementation of PTSL policies will be able to run optimally if it is supported by an adequate budget, sufficient and quality apparatus and quality services.
  Keywords: policy implementation, comprehensive systematic land registration, BPN, Ogan Ilir.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan
Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan
ABSTRACT The goal of establishing a land bank in Indonesia has been initiated with the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency. Based on thi...
Aspek Pertanahan Dalam Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
Aspek Pertanahan Dalam Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit
ABSTRAKKota-kota besar di Indonesia tidak luput dari masalah kurangnya ketersediaan tanah untuk kepentingan hunian yang dekat dengan lingkungan kerja dan komersial. Upaya menjawab ...
Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya merupakan kewajiban yang ditugaskan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan...
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan
ABSTRAKRuang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang wajib disediakan untuk wilayah kota dan perkotaan dengan proporsi sebesar 30% dari total wilayah. Fakta di lapangan menunjukkan...

Back to Top