Javascript must be enabled to continue!
Kepastian Hukum Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
View through CrossRef
Based on the Presidential Regulation on Electronic Government, the Srikandi application (Integrated Records Information System) is part of the General Application for government administration services applied nationally. After three years of implementation, in 2023 the application of Srikandi in Government Institutions (Central and Regional) is not yet optimal. Despite the target that by 2023, all Central Institutions will have implemented Srikandi, and by 2024, all Governments will have implemented Srikandi. The Srikandi application is subject to several regulations, one of which is Law Number 43 of 2009 concerning Archives that has previously regulated matters related to the electronic archival field. Some norms in the Presidential Regulation on SPBE are not harmonious with Law Number 43 of 2009 concerning Archives, especially regarding the substance of archive management, the authority of the National Archives of Indonesia, and the mandate for Srikandi application users. The research method used is Normative Juridical. The research analysis places norms, principles, and legal principles as a study, especially regarding SPBE regulations in the archival services field. The research results show that the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 regarding the Electronic Government is not in line with Law Number 43 of 2009 concerning Archives. This is related to norms that regulate the substance of archive management, the authority of archival management, and the users of the Srikandi application. Thus, this creates uncertainty in the implementation of the Srikandi application as a general SPBE application.
Universitas Gadjah Mada
Title: Kepastian Hukum Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
Description:
Based on the Presidential Regulation on Electronic Government, the Srikandi application (Integrated Records Information System) is part of the General Application for government administration services applied nationally.
After three years of implementation, in 2023 the application of Srikandi in Government Institutions (Central and Regional) is not yet optimal.
Despite the target that by 2023, all Central Institutions will have implemented Srikandi, and by 2024, all Governments will have implemented Srikandi.
The Srikandi application is subject to several regulations, one of which is Law Number 43 of 2009 concerning Archives that has previously regulated matters related to the electronic archival field.
Some norms in the Presidential Regulation on SPBE are not harmonious with Law Number 43 of 2009 concerning Archives, especially regarding the substance of archive management, the authority of the National Archives of Indonesia, and the mandate for Srikandi application users.
The research method used is Normative Juridical.
The research analysis places norms, principles, and legal principles as a study, especially regarding SPBE regulations in the archival services field.
The research results show that the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 regarding the Electronic Government is not in line with Law Number 43 of 2009 concerning Archives.
This is related to norms that regulate the substance of archive management, the authority of archival management, and the users of the Srikandi application.
Thus, this creates uncertainty in the implementation of the Srikandi application as a general SPBE application.
Related Results
Analisis Tantangan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Gunungpati
Analisis Tantangan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Gunungpati
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Gunungpati dalam mendukung transformasi d...
ANALISIS BIBLIOMETRIKA KAJIAN KEARSIPAN: STUDI KASUS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI BIDANG PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN
ANALISIS BIBLIOMETRIKA KAJIAN KEARSIPAN: STUDI KASUS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI BIDANG PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN
Kearsipan di Indonesia diperkenalkan melalui kerja administratif oleh pemerintah kolonial Belanda. Praktik kearsipan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dengan diresmika...
SOSIALISASI APLIKASI SRIKANDI PADA KECAMATAN SAIL PEKANBARU
SOSIALISASI APLIKASI SRIKANDI PADA KECAMATAN SAIL PEKANBARU
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) merupakan aplikasi wajib pengelolaan arsip berbasis elektronik yang menjadi tulang punggung serta penentu tata kelola pemerintahan s...
AKUNTABILITAS PEGAWAI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTERGRASI (SRIKANDI) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
AKUNTABILITAS PEGAWAI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTERGRASI (SRIKANDI) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali mulai menerapkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintergrasi sejak tahun 2023 pada bulan Oktober. Berdasarkan observasi la...
Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan oleh ANRI Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan oleh ANRI Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan olehANRI terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada Kementerian Desa, P...
Peran Survei dalam Mendukung Manajemen Arsip Dinamis di Perum LKBN Antara
Peran Survei dalam Mendukung Manajemen Arsip Dinamis di Perum LKBN Antara
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran survei arsip dinamis dalam melaksanakan manajemen arsip dinamis di Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Hal ini menjad...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Ekranisasi Novel 3 Srikandi Karya Silvarani
Ekranisasi Novel 3 Srikandi Karya Silvarani
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur intrinsik novel dan film, perubahan alih wahana novel ke film, serta tafsiran film 3 Srikandi berdasarkan novel 3 Srikan...

