Javascript must be enabled to continue!
Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan
View through CrossRef
Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery. These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy. The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities. One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder. The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders. Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality. The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Title: Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan
Description:
Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery.
These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy.
The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities.
One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder.
The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders.
Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials.
The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality.
The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.
Related Results
KEPUASAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO
KEPUASAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO
Penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang professional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh ...
GAMBARAN SISTEM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM BUNDA THAMRIN TAHUN 2018
GAMBARAN SISTEM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM BUNDA THAMRIN TAHUN 2018
Dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit harus tersedianya sistem penyelenggaraan rekam medis yang baik. Tercapainya tujuan ...
Penemuan Solusi Akhir Suatu Masalah Melalui Proses Keperawatan
Penemuan Solusi Akhir Suatu Masalah Melalui Proses Keperawatan
Rumah sakit merupakan sebuah organisasi kesehatan yang sangat bermanfaat guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana tertera dalam UU RI No 44 pasal 1. Setiap ...
PEMBEKALAN MATERI PROFESI KEPERAWATAN KODE ETIK PERAWAT
PEMBEKALAN MATERI PROFESI KEPERAWATAN KODE ETIK PERAWAT
ABSTRAK. Perawat merupakan profesi yang memerlukan tanggungjawab sangat besar. Tugas seorang perawat juga sangat beresiko karena berkaitan langsung dengan nyawa pasien. Tanggung ja...
TINJAUAN KEBUTUHAN TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DI UNIT REKAM MEDIS RUMAH SAKIT XYZ
TINJAUAN KEBUTUHAN TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DI UNIT REKAM MEDIS RUMAH SAKIT XYZ
Perencanaan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai kondisi suatu ...
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA DUPLIKASI NOMOR REKAM MEDIS PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA DUPLIKASI NOMOR REKAM MEDIS PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan survey awal di Instalasi Rekam Medis, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021 didapatkan penomoran rekam medis pasien rawat jalan yang memiliki nomor ganda (duplikasi) ...
Pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien
Pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien
Patient Safety (keselamatan pasien) merupakan suatu sistem yang untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. bahwa setiap tindakan medis menyimpan potensi resiko. Banyaknya jenis ...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...

