Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang melalui Media Sosial sebagai Bukti Perjanjian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram sebagai sarana perjanjian hutang piutang tanpa dokumen tertulis. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dan bukti yang tersedia hanya berupa percakapan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian hutang piutang melalui media sosial serta tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian literatur terhadap KUHPerdata dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian digital memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Percakapan di media sosial dapat dijadikan alat bukti sah sesuai Pasal 5 UU ITE. Kesimpulannya, hukum perdata Indonesia mengakui keabsahan perjanjian digital, namun perlu penguatan dalam aspek pembuktian agar tercipta kepastian dan keadilan hukum di era digital.