Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan

Jarak antara nilai agama dan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu variabel mengukur relasi antara negara dan agama. Putusan pengadilan menjadi juga variabel untuk melihat nilai-nilai agama dibalik hukum diposisikan sebagai validitas dalam penilaian terhadap suatu perkara. Artikel ini membahas: 1. Relasi agama dan negara dalam diskursus Fiqh Siyasah dan Ilmu Hukum. 2. Jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif dan konvensi internasional. 3. Agama sebagai sumber hukum dan aktualisasinya dalam putusan pengadilan. Artikel ini menyimpulkan, Indonesia memiliki model yang khas dalam relasi negara dan agama: tidak berjarak terlalu jauh dari agama dan tidak terlalu dekat dengan agama. Indonesia memfasilitasi besar-besaran kebutuhan agama manapun, baik melalui produk hukum, kebijakan sampai anggaran keuangan negara. Fasilitasi negara dilakukan dalam 2 ranah: urusan publik dan privat (keperdataan). Jaminan kebebasan beragama menghasilkan banyak organisasi keagamaan mempromosikan kebutuhan dan mengajukannya kepada negara dan mempromosikan nilai-nilai agamanya untuk diadopsi dalam hukum nasional—yang keseluruhannya itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Alhasil, hukum nasional banyak dipengaruhi dan diadopsi dari nilai-nilai agama. Dalam penutup kami menyimpulkan (dalam hukum publik): transfer nilai agama ke dalam hukum nasional menimbulkan “derelegiusasi”: yakni pelucutan sifat metafisis dan nilai transedental yang melekat dalam ajaran agama. Ketika dialihkan menjadi hukum nasional—kepatuhan terhadap aturan itu tidak lagi disebabkan dengan alasan ilahiyah-apokaliptik, tetapi patuh karena sifat otoritas hukum (sanksi hukum dan lainnya). Hubungan negara dan agama dalam putusan pengadilan.