Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang

View through CrossRef
Judicial preview adalah suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk hukum yang belum di sahkan sebagai undang-undang sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan konstitusionalitas suatu produk hukum. Fokus dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah judicial preview layak untuk diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reasearch) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan  bersifat diskriptif anailitis. yaitu dengan studi kepustakaan berupa mengumpulkan data sekunder dengan bahan-bahan tulisan baik berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa judicial preview layak diberlakukan di Indonesia. guna membenahi dan meningkatkan kualitas produk hukum di Indonesia, Untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi suatu undang-undang terhadap konstitusi sekaligus sebagai kontrol atas kinerja DPR serta co-legislator lainnya, maka perlu diadakan perubahan dalam mekanisme legislasi baru di Indonesia, dan mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan penambahan konsep judicial preview dalam proses legislasi di Indonesia.  melihat banyaknya problematika yang terjadi di dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, mulai dari kepentingan yang tidak untuk kepentingan umum sampai kurang medalamnya pemahaman dan pengimplementasian konstitusi oleh pembuat undang-undang maka dangat tepat jika diberlakukan Judicial preview. Dalam memasukkan judicial preview kedalam mekanisme legislasi di Indonesia, yakni ketika telah terbentuknya kesepakatan antara DPR dengan Presiden maka pimpinan DPR mengajukan judicial preview ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang. Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu rancangan undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi, maka baru DPR bersama dengan Presiden menandatangani pengesahan undang-undang tersebut.
Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Title: Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang
Description:
Judicial preview adalah suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu produk hukum yang belum di sahkan sebagai undang-undang sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan konstitusionalitas suatu produk hukum.
Fokus dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah judicial preview layak untuk diberlakukan di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reasearch) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan  bersifat diskriptif anailitis.
yaitu dengan studi kepustakaan berupa mengumpulkan data sekunder dengan bahan-bahan tulisan baik berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan.
Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa judicial preview layak diberlakukan di Indonesia.
guna membenahi dan meningkatkan kualitas produk hukum di Indonesia, Untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi suatu undang-undang terhadap konstitusi sekaligus sebagai kontrol atas kinerja DPR serta co-legislator lainnya, maka perlu diadakan perubahan dalam mekanisme legislasi baru di Indonesia, dan mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan penambahan konsep judicial preview dalam proses legislasi di Indonesia.
 melihat banyaknya problematika yang terjadi di dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, mulai dari kepentingan yang tidak untuk kepentingan umum sampai kurang medalamnya pemahaman dan pengimplementasian konstitusi oleh pembuat undang-undang maka dangat tepat jika diberlakukan Judicial preview.
Dalam memasukkan judicial preview kedalam mekanisme legislasi di Indonesia, yakni ketika telah terbentuknya kesepakatan antara DPR dengan Presiden maka pimpinan DPR mengajukan judicial preview ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang.
Kemudian setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu rancangan undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi, maka baru DPR bersama dengan Presiden menandatangani pengesahan undang-undang tersebut.

Related Results

TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...
Juridical Review of the Indigenous Peoples Bill and the Recognition of Indigenous Peoples
Juridical Review of the Indigenous Peoples Bill and the Recognition of Indigenous Peoples
This study aims to find out how the regulation regarding the recognition of indigenous peoples in the draft law on indigenous peoples. This research uses normative juridical resear...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
Pemakaian Islam dan sdat Melayu dalam sistem Torrens di Malaysia
Pemakaian Islam dan sdat Melayu dalam sistem Torrens di Malaysia
Undang-undang Tanah di Malaysia adalah berasaskan kepada Sistem Torrens yang diperkenalkan oleh British semasa penjajahan mereka ke atas Tanah Melayu. Undang-undang ini dilaksanaka...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...
JUDICIAL CONCILIATION AND JUDICIAL CONCILIATOR
JUDICIAL CONCILIATION AND JUDICIAL CONCILIATOR
The article analyzes the provisions of procedural legislation on judicial conciliation and judicial conciliators. The authors review the provisions of several draft laws that conta...

Back to Top