Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
View through CrossRef
Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pendekatan kualitatif sebagai dasar unuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan pendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang secara umum relative baik berdasarkan analisis variabel komunikasi, sumber daya,disposisi, struktur birokrasi,
Faktor pendukung kir kendaraan bermotor diantaranya kecukupan SDM, alat uji kendaraan. kendaraan operasional dan sistem pelayanan online (daring). Sedangkan faktor diantaranya kualitas SDM sekitar 20% berpendidikan Sd dan SMP dan berumur diatas 50 tahun sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online (melalui e-KIR, serta BLU-e), dan juga tidak sebandingnya antara jumlah populasi kendaraan yang selalu bertambah dengan SDM yang menangani kir kendaraan bermotor.
Title: IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
Description:
Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang.
Pendekatan kualitatif sebagai dasar unuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan pendukung implementasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang secara umum relative baik berdasarkan analisis variabel komunikasi, sumber daya,disposisi, struktur birokrasi,
Faktor pendukung kir kendaraan bermotor diantaranya kecukupan SDM, alat uji kendaraan.
kendaraan operasional dan sistem pelayanan online (daring).
Sedangkan faktor diantaranya kualitas SDM sekitar 20% berpendidikan Sd dan SMP dan berumur diatas 50 tahun sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online (melalui e-KIR, serta BLU-e), dan juga tidak sebandingnya antara jumlah populasi kendaraan yang selalu bertambah dengan SDM yang menangani kir kendaraan bermotor.
Related Results
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat ...
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendara...
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam kon...
Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan deskript...
Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Sragen
Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Sragen
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan pendapatan daerah....
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA
Dalam rangka penertiban angkutan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Pembina...
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam kon...
EFEKTIFITAS PELAYANAN BIDANG PENGEMBANGAN, KESELAMATAN DAN PENINDAKAN (PKP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR
EFEKTIFITAS PELAYANAN BIDANG PENGEMBANGAN, KESELAMATAN DAN PENINDAKAN (PKP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR
ABSTRAK INGGRIS
The study aims to find out how effective the quality of service in the Development, Safety and Enforcement (PKP) Sector at the Makassar City Transportation Se...