Javascript must be enabled to continue!
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
View through CrossRef
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyesesuaian dan pengharmonisan rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara. Peserta dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pelbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, masyarakat dan akademisi. Setelah Focus Group Discussion (FGD dilaksanakan, draft qanun mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara, antara lain diperlukan kelengkapan penatausahaanbarang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapanpemusnahanasetmilikdaerahKabupatenAcehUtara. Selain itu, diperlukan untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah supaya nilai maupun kulitas aset selalu terjaga. Kemudian diperlukan pemahaman yang baik bagi pengelola barang milik daerah supaya mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang
LPPM Universitas Malikussaleh
Title: Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
Description:
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.
Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyesesuaian dan pengharmonisan rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara.
Peserta dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pelbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, masyarakat dan akademisi.
Setelah Focus Group Discussion (FGD dilaksanakan, draft qanun mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara, antara lain diperlukan kelengkapan penatausahaanbarang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapanpemusnahanasetmilikdaerahKabupatenAcehUtara.
Selain itu, diperlukan untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah supaya nilai maupun kulitas aset selalu terjaga.
Kemudian diperlukan pemahaman yang baik bagi pengelola barang milik daerah supaya mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Abstrak: Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundan...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh
Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh
The Dutch colonial presence in the eastern coastal region of Aceh had a significant influence on infrastructure development and cultural changes in the area. The buildings left ove...
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI
Pengelolaan aset tetap daerah berupaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan nilai suatu aset. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan aset tetap daerah B...
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...

