SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA

Untuk meneliti kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Pemerintah Belanda dan dinyatakan juga berlaku bagi wilayah Hindia Belanda dan sikap Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, sebaiknya diambil patokan pada waktu perjanjian konperensi Meja Bundar disahkan oleh Indonesia. Karena periode antara tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949 merupakan periode revolusi fisik di mana pada jangka waktu itu pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat memberi perhatian terhadap hubungan Internasional yang normal. Dengan adanya perang dunia kedua dan dengan adanya pendudukan Bala tentara Jepang untuk jangka waktu yang tidak begitu lama, maka perjanjian-perjanjian Internasional yang perlu mendapat perhatian dan penelitian adalah perjanjian-perjanjian Internasional yang berlaku sebelum perang dunia kedua untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, dan perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Belanda pada periode 1945 sampai dengan 1949 dan hanya berlaku diwilyah-wilayah Indonesia yang secara efektip dikuasai Belanda. Dengan adanya perjanjian KMB, maka Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dengan penangguhan penyelesaian wilayah Irian Barat. Sebagai pelengkap dari perjanjian KMB, juga dibuat perjanjian peralihan dan dalam pasal 5 dari perjanjian tersebut diatur kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat pemerintah Belanda dan juga mengikat bekas wilayah jajahan Hindia Belanda.