Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan sesuai dengan judul “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” yang dimana undang-undang cipta kerja apakah merubah pelaksanaan penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara. Pada setiap berisi mengenai bagaimana dampak undang-undang cipta kerja dalam penyelesaia sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara, apa saja sengketa yang bisa diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara, dan bagaimana penyelesaian sengketa di tata usaha negara sebelum dan sesudah adanya undang-undang cipta kerja dan yang terakhir di tutup oleh kesimpulan dan saran.
Title: DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Description:
Penelitian ini bertujuan sesuai dengan judul “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” yang dimana undang-undang cipta kerja apakah merubah pelaksanaan penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara.
Pada setiap berisi mengenai bagaimana dampak undang-undang cipta kerja dalam penyelesaia sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara, apa saja sengketa yang bisa diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara, dan bagaimana penyelesaian sengketa di tata usaha negara sebelum dan sesudah adanya undang-undang cipta kerja dan yang terakhir di tutup oleh kesimpulan dan saran.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yai...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa sehingga pelaksanaan...
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Abstract The enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which in addition increases the authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics, thi...