Javascript must be enabled to continue!
Desain Ideal Amandemen UUD 1945
View through CrossRef
Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi. Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif.
Kata kunci: Amandemen Konstitusi; Masa Jabatan; Presidensialisme; Desain Konstitusi.
The discourse surrounding the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has resurfaced, especially regarding the limitation of presidential terms and the strengthening of the presidential system. This issue has sparked public debate due to its fundamental implications for democracy and the state's power structure. This study aims to formulate the ideal design for the amendment of the 1945 Constitution that both prevents power concentration and strengthens the presidential system. Using a normative juridical approach and comparative constitutional analysis from other countries, this paper shows that term limits are a primary mechanism for safeguarding democracy. Simultaneously, strengthening the presidential system must be achieved through institutional reforms that ensure a clear separation of powers and an effective system of checks and balances.
Keywords: Constitutional Amendment; Term Limits; Presidentialism; Constitutional Design.
Title: Desain Ideal Amandemen UUD 1945
Description:
Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial.
Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara.
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain ideal amandemen UUD 1945 yang dapat menghindari konsentrasi kekuasaan sekaligus memperkuat sistem presidensial.
Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perbandingan konstitusi negara lain, tulisan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan mekanisme utama untuk menjaga demokrasi.
Sementara itu, penguatan sistem presidensial perlu diwujudkan melalui reformasi institusional yang menjamin pemisahan kekuasaan dan check and balance yang efektif.
Kata kunci: Amandemen Konstitusi; Masa Jabatan; Presidensialisme; Desain Konstitusi.
The discourse surrounding the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has resurfaced, especially regarding the limitation of presidential terms and the strengthening of the presidential system.
This issue has sparked public debate due to its fundamental implications for democracy and the state's power structure.
This study aims to formulate the ideal design for the amendment of the 1945 Constitution that both prevents power concentration and strengthens the presidential system.
Using a normative juridical approach and comparative constitutional analysis from other countries, this paper shows that term limits are a primary mechanism for safeguarding democracy.
Simultaneously, strengthening the presidential system must be achieved through institutional reforms that ensure a clear separation of powers and an effective system of checks and balances.
Keywords: Constitutional Amendment; Term Limits; Presidentialism; Constitutional Design.
Related Results
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Thi</em><em>s research discussed about the development of...
Perlukah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi) diatur dengan Undang-Undang
Perlukah Hak Prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi) diatur dengan Undang-Undang
Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabili...
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...
TUGAS JURNAL WINI 216
TUGAS JURNAL WINI 216
Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tang...
PROSEDUR DAN SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI
PROSEDUR DAN SISTEM PERUBAHAN KONSTITUSI
Konstitusi Indonesia sendiri menghadirkan Pancasila dalam pembukaannya. Atas dasar itudapat dilihat bahwa kedudukan Pembukaan Undang-undang dasar 1945 lebih pentingdaripada batang ...
DESAIN MEJA TAMU
DESAIN MEJA TAMU
ABSTRAK
Perkembangan desain dan produk membuat terbentuknya berbagai variasi produk. Semakin banyak pula kebutuhan orang-orang akan produk yang sesuai dengan keinginannya. P...
PERANCANGAN ARSITEKTUR INTERIOR OFFICE FACTORY SHOWROOM DI GRESIK
PERANCANGAN ARSITEKTUR INTERIOR OFFICE FACTORY SHOWROOM DI GRESIK
CK-Tan Interior Architecture Consultant adalah perusahaan konsultan desain yang melayani desain untuk proyek arsitektur interior dengan spesialisasi dalam gaya desain industrial. P...
DESAIN WORKSPACE MULTIFUNGSI SEBAGAI PENUNJANG KUALITAS KERJA
DESAIN WORKSPACE MULTIFUNGSI SEBAGAI PENUNJANG KUALITAS KERJA
Meja kerja yang banyak ditemui saat ini pada mulanya didesain dengan bertolak pada kebutuhan yang universal. Pada umumnya desain meja kerja yang sering ditemui di studio desain yan...

