TUGAS JURNAL WINI 216

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari kata kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah . jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU no.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tengtang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui mahkamah konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi no.15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan pemilukada. Ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan pasal 10 ayat (1) UU no.24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki 4 kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang undang terhadap UUD 1945 (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD 1945 (3) memutus pembubaran partai politik (4) memutus perselisihan tentang pemilihan umum.