Kasus Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Korupsi massal yang melibatkan 41 anggota dari 45 anggota DPRD Kota Malang ini dikarenakan menerima suap pembahasan APBD-P Pemkot Kota Malang Tahun Anggaran 2015. DPRD disuap agar menyetujui rancangan APBD-P yang diajukan. Selain anggota DPRD sebagai pihak legislatif, kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif ikut terlibat. Situasi ini membuat peranan anggota legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi tidak berjalan maksimal. .Dengan tindakan korupsi ini, riwayat pendidikan yang baik yang dimiliki semua anggota DPRD ini tidak mencerminkan orang yang berpendidikan dan beretika baik. Dalam kasus ini dipandang dengan tindakan actus humanus, para pelaku korupsi massal ini memiliki proses yaitu saling mempengaruhi agar melakukan tindakan korupsi ini dan mereka juga saling menjaga satu sama lain agar tindakan mereka tidak diketahui. Dalam free act atau tindakan bebas, pelaku korupsi massal ini merupakan sebagai subjek dari tindakan mereka. Sebagai subjek, sebelum melakukan tindakan korupsi ini pelaku sudah mengetahui tindakannya merupakan tindakan yang tidak baik atau jahat dan disisi lain pelaku juga sudah mengetahui risiko atau dampak tindakannya. Sehingga pelaku yang merupakan subjek dalam tindakan korupsi ini harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan semua orang ini.Adanya kasus korupsi massal ini menandakan bahwa nilai yang ada dalam masyarakat telah melorot atau semakin dangkalnya nilai kebenaran. Tersangka yang terjerat kasus korupsi ini sama saja tidak menghargai atau menghormati diri mereka sendiri dengan korupsi ini.