Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Menyampaikan Pendapat dalam Memperkuat Digital Citizenship Melalui Sambat Online Pemerintah Kota Malang

View through CrossRef
AbstractThis research aims to describe citizen participation in submitting complaints via Complain Online, a strategy to fulfill citizens' rights in digital citizenship, and the obstacles faced in fulfilling these rights. The method used is qualitative with a descriptive approach, collecting data through interviews, observation and documentation. The validity of the data was tested by triangulation and analysis using an interactive analysis model. The results of this research show that community participation through Complain Online increasing in quantity, but there is still a lack of responsibility in the use of digital media. The government needs to invest in efforts to improve the community's ability to express opinions as well as resources to develop ways to strengthen its realization digital citizenship. This can be done by developing a strategy to fulfill the right to opinion, including providing it website, socialization, electronic forms and platform development. In order for this strategy to be effective, the public must be given adequate understanding and provision regarding their responsibilities in utilizing these facilities. Also, efforts need to be made to overcome internal obstacles including rapid turnover of ASN and lack of technological skills and external obstacles including budget limitations and the cessation of socialization. --------------------------------Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi warga dalam menyampaikan aduan melalui Sambat Online, strategi pemenuhan hak warga dalam digital citizenship, dan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan triangulasi dan analisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Sambat Online meningkat secara kuantitas, namun masih ada kurangnya tanggung jawab dalam penggunaan media digital. Pemerintah perlu berinvestasi dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpendapat serta sumber daya untuk mengembangkan cara-cara untuk memperkuat terwujudnya digital citizenship. Hal ini, dapat dilakukan dengan menyusun strategi pemenuhan hak berpendapat mencakup penyediaan website, sosialisasi, formulir elektronik dan pengembangan platform, Agar strategi ini dapat berjalan efektif, masyarakat harus diberikan pemahaman dan pembekalan yang memadai terkait tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Serta, perlu adanya upaya mengatasi hambatan internal termasuk pergantian ASN yang cepat dan kurangnya keterampilan teknologi dan hambatan eksternal meliputi keterbatasan anggaran dan terhentinya sosialisasi.  
Title: Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Menyampaikan Pendapat dalam Memperkuat Digital Citizenship Melalui Sambat Online Pemerintah Kota Malang
Description:
AbstractThis research aims to describe citizen participation in submitting complaints via Complain Online, a strategy to fulfill citizens' rights in digital citizenship, and the obstacles faced in fulfilling these rights.
The method used is qualitative with a descriptive approach, collecting data through interviews, observation and documentation.
The validity of the data was tested by triangulation and analysis using an interactive analysis model.
The results of this research show that community participation through Complain Online increasing in quantity, but there is still a lack of responsibility in the use of digital media.
The government needs to invest in efforts to improve the community's ability to express opinions as well as resources to develop ways to strengthen its realization digital citizenship.
This can be done by developing a strategy to fulfill the right to opinion, including providing it website, socialization, electronic forms and platform development.
In order for this strategy to be effective, the public must be given adequate understanding and provision regarding their responsibilities in utilizing these facilities.
Also, efforts need to be made to overcome internal obstacles including rapid turnover of ASN and lack of technological skills and external obstacles including budget limitations and the cessation of socialization.
 --------------------------------Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi warga dalam menyampaikan aduan melalui Sambat Online, strategi pemenuhan hak warga dalam digital citizenship, dan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut.
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Validitas data diuji dengan triangulasi dan analisis menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui Sambat Online meningkat secara kuantitas, namun masih ada kurangnya tanggung jawab dalam penggunaan media digital.
Pemerintah perlu berinvestasi dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpendapat serta sumber daya untuk mengembangkan cara-cara untuk memperkuat terwujudnya digital citizenship.
Hal ini, dapat dilakukan dengan menyusun strategi pemenuhan hak berpendapat mencakup penyediaan website, sosialisasi, formulir elektronik dan pengembangan platform, Agar strategi ini dapat berjalan efektif, masyarakat harus diberikan pemahaman dan pembekalan yang memadai terkait tanggung jawab mereka dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.
Serta, perlu adanya upaya mengatasi hambatan internal termasuk pergantian ASN yang cepat dan kurangnya keterampilan teknologi dan hambatan eksternal meliputi keterbatasan anggaran dan terhentinya sosialisasi.
  .

Related Results

Penilaian Kualitas Layanan Aplikasi E-Sambat Pasuruan Dengan Pendekatan Dimensi E-Govqual
Penilaian Kualitas Layanan Aplikasi E-Sambat Pasuruan Dengan Pendekatan Dimensi E-Govqual
Pelayanan publik merupakan mediator pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi mempermudah aparatur negara dan daerah dalam memberikan pelayan...
SEBAB TERPUTUSNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA
SEBAB TERPUTUSNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA
Sebagai  manusia sudah sepantasnya kita memiliki hak dan kewajiban, hak yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan Kewajiban adala...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi E-Sambat
Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi E-Sambat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi E-Sambat. Dengan p...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
PENGENALAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI SEKOLAH
PENGENALAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI SEKOLAH
Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka salah satu yang menjadi indikatornya adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. dalam konteks negara yang berkedaulat...
Program Vaksinasi Sars-Cov 2 dan Relevansinya dengan Pemaknaan Kebebasan Menentukan Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Program Vaksinasi Sars-Cov 2 dan Relevansinya dengan Pemaknaan Kebebasan Menentukan Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai hak. Sebagai hak, dasar utamanya pada kebebasan memilih. Karena itu, hak yang sifatnya opsi...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...

Back to Top