KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

Kedudukan Pancasila dalam pohon ilmu hukum diibaratkan sebagai dasar dan fondasinya; Serat-serat pokok ilmu seperti Sosiologi, Politik, Budaya, Antropologi, Ekonomi dan Psikologi sebagai batangnya serta dapat digunakan relasi ilmu bantu untuk membahas/mengkaji hukum dan ini berguna untuk memperkaya dan melengkapi pengkajian terhadap hukum (muncul cabang studi hukum baru yang diberi nomenklatur sosiologi hukum, politik hukum, bahasa hukum,dst); Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan sebagainya sebagai cabang dan rantingnya; serta kebijakan dan implementasi sebagai daunnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai staatsfundamentalnorms atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, bukan hanya dalam cita. Tidak hanya retorika atau verbalisme tetapi dalam setiap aksi dan tindakan dan juga mengukuhkan posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk perundang-undangan, menjaga koherensi antar sila, berkorespondensi dengan realitas sosial, dan menjadikannya sebagai karya, kebanggaan, serta komitmen bersama sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pemersatu dan perekat jiwa kebangsaan, tetapi juga sebagai falsafah bangsa. Namun yang perlu diingat adalah bahwa Pancasila bukanlah dasar yang statis, melainkan merupakan pedoman yang dinamis sehingga Pancasila dioperasionalkan dan diaktualisasikan supaya responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Artinya Pancasila senantiasa terbuka bagi proses dan penafsiran baru dengan syarat memerhatikan semangat dasar yang terkandung di dalamnya serta keterkaitan antarsila. Dengan demikian Pancasila harus menjadi ruh yang melandasi pembentukan hukum nasional dan setiap tindakan penyelenggaraan negara dan masyarakat sehingga prinsip ketuhanan yang sarat nuansa moral menjadi pondasi inti yang menyinari sila kemanusiaan, sila persatuan, sila Kerakyatan, dan sila keadilan sosial sehingga terwujud negara kesejahteraan yang relijius (religious welfare state) sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri negara (the founding fathers)