Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

STRATEGI BADAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENANGGULANGI SERTIFIKAT GANDA

View through CrossRef
Adanya berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, namun tak dapat diiringi dengan pertambahan luas tanah memungkinkan setiap orang berupaya untuk memiliki dan menguasai tanah. Tidak jarang ditemukan adanya sertifikat tanah ganda yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis dokumen yang di dapatkan di lokasi penelitian.  Adapun strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda diantaranya adalah menelaah dan mengelolah data perkara di bidang pertanahan, menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara, mengumpulkan data masalah dan  sengketa pertanahan, menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah serta menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.
Title: STRATEGI BADAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENANGGULANGI SERTIFIKAT GANDA
Description:
Adanya berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau.
Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah.
Adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, namun tak dapat diiringi dengan pertambahan luas tanah memungkinkan setiap orang berupaya untuk memiliki dan menguasai tanah.
Tidak jarang ditemukan adanya sertifikat tanah ganda yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda.
Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis dokumen yang di dapatkan di lokasi penelitian.
 Adapun strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda diantaranya adalah menelaah dan mengelolah data perkara di bidang pertanahan, menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara, mengumpulkan data masalah dan  sengketa pertanahan, menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah serta menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.

Related Results

Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK
PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK
Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Perta...
Strategi Pengembangan Wisata Halal di Pulau Lombok
Strategi Pengembangan Wisata Halal di Pulau Lombok
Abstract. One Thesis Title : Development of Halal Tourism Strategy on Lombok Island Lombok Island is one of the islands in West Nusa Tenggara Province which has a variety of superi...
TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS
TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS
Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan ikatan yang kuat. Dalam Hukum Islam sendiri saat melaksanakan per...
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga l...
SOSIALISASI e-ARSIP SEBAGAI PENGOLAHAN DATA DINAS LUAR PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PEKANBARU
SOSIALISASI e-ARSIP SEBAGAI PENGOLAHAN DATA DINAS LUAR PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PEKANBARU
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pekanbaru merupakan Kantor pemerintahan yang bergerak di bidang kesehatan khususnya mengenai lingkungan. Dalam kegiatan dinas luar seperti surveila...

Back to Top