Hubungan Peralihan Fungsi Lahan Terhadap Penerapan Peraturan Perpajakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan reduksi sesuai dengan kata kunci penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan dan penulisan data dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam UU 28/2009, pemerintah pusat mentransfer pajak tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada pajak pengalihan tanah dan dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan diklasifikasikan sebagai pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, pajak bumi dan bangunan yang bersumber dari tanah yang meliputi tiga sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan tetap dipungut oleh pemerintah pusat. Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk meningkatkan otonomi pendapatan pemerintah daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meningkatkan otonomi, pemerintah pusat tidak hanya mendelegasikan tanggung jawab penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, tetapi juga memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan. Hasil penelitian ini pertambangan dan kehutanan khususnya adalah sektor yang sangat sensitif secara politik, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa desentralisasi pajak properti untuk perkebunan tampaknya lebih mungkin dilakukan dalam waktu dekat daripada untuk pertambangan dan kehutanan.