KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA

Sinergitas kebijakan pemerintah daerah dalam menyambut serta menerapkan Kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan rangkaian sistem yang tidak dapat dipisahkan secara garis kebijakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pemerintah daerah adalah bagian dari sistem yang sangat menentukan arah kebijakan pendidikan di daerah dan termasuk di dalamnya mendorong pelaksanaan kurikulum merdeka untuk masuk dalam sistem kebijakan dalam bentuk regulasi daerah dan intervensi anggaran, pengawasan, pembimbingan dan pengarahan sebagai bentuk tanggung jawab atas perintah Undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang pemerintahan daerah. Keberadaan guru yang ada di daerah sebagai sumberdaya yang dikendalikan oleh pemerintah daerah adalah ujung tombak pelaksanaan kurikulum pendidikan di daerah, maka dari itu guru juga harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dengan dukungan program dan pendanaan yang cukup. Kurikulum merdeka adalah bentuk penguatan sistem pembelajaran dalam menjawab tantangan zaman dengan mengacu pada arah pembangunan dan potensi lokal daerah, dengan tujuan utama dapat menghasilkan peserta didik yang berkompetensi unggul dan mampu bersaing secara nasional dan global