Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo

View through CrossRef
Pemerintah berupaya membangun ekosistem percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kemudahan pengajuan izin usaha ditekankan pada mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM secara digital. Program digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi teknologi informasi mengubah pola lama dalam penanganan administrasi izin usaha secara manual, sehingga dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku usaha Desa Banjarkemantren dalam menerapkannya. Sosialisasi melalui pemberian materi prosedur pendaftaran izin usaha di laman Online Single Submission (OSS). Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya. Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya. Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Maka sosialisasi pengurusan NIB dan IUMK dilakukan di Desa Banjarkemantren untuk memudahkan pegiat usaha kecil melegalisasi usahanya. Upaya legalitas formal diharapkan memudahkan akses pengembangan usaha dari instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran produk.
Title: Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
Description:
Pemerintah berupaya membangun ekosistem percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Kemudahan pengajuan izin usaha ditekankan pada mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM secara digital.
Program digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi.
Penggunaan aplikasi teknologi informasi mengubah pola lama dalam penanganan administrasi izin usaha secara manual, sehingga dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku usaha Desa Banjarkemantren dalam menerapkannya.
Sosialisasi melalui pemberian materi prosedur pendaftaran izin usaha di laman Online Single Submission (OSS).
Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat.
Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya.
Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya.
Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya.
Maka sosialisasi pengurusan NIB dan IUMK dilakukan di Desa Banjarkemantren untuk memudahkan pegiat usaha kecil melegalisasi usahanya.
Upaya legalitas formal diharapkan memudahkan akses pengembangan usaha dari instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran produk.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pemasaran online di Desa Sindangpanon
Digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pemasaran online di Desa Sindangpanon
Digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, karena membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang...
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KOTA DELTA
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KOTA DELTA
The MSME sector in Indonesia plays an important role in driving economic activity. Sidoarjo Regency is known as one of the areas dubbed as the center of MSMEs in Indonesia. The pur...
Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM
Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM
Currently, UMKM play an important role in helping the country's economy, because it is very important to register trademarks on UMKM, so that UMKM brands can get legal protection. ...
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Umkm Melalui Pendampingan Hukum dan Pengembangan Paguyuban di Desa Jambangan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Umkm Melalui Pendampingan Hukum dan Pengembangan Paguyuban di Desa Jambangan
Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial. Permasalahan yang dialami UMKM Desa Jamb...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai Berbasis Web
Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai Berbasis Web
Permasalahan pada perusahaan PT. Duta Indah Propertindo pengajuan cuti saat ini masih belum efektif karena proses pengajuannya masih menggunakan cara manual yaitu pegawai yang ingi...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...

Back to Top