Javascript must be enabled to continue!
Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
View through CrossRef
Pemerintah berupaya membangun ekosistem percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kemudahan pengajuan izin usaha ditekankan pada mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM secara digital. Program digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi teknologi informasi mengubah pola lama dalam penanganan administrasi izin usaha secara manual, sehingga dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku usaha Desa Banjarkemantren dalam menerapkannya. Sosialisasi melalui pemberian materi prosedur pendaftaran izin usaha di laman Online Single Submission (OSS). Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya. Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya. Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Maka sosialisasi pengurusan NIB dan IUMK dilakukan di Desa Banjarkemantren untuk memudahkan pegiat usaha kecil melegalisasi usahanya. Upaya legalitas formal diharapkan memudahkan akses pengembangan usaha dari instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran produk.
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Title: Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
Description:
Pemerintah berupaya membangun ekosistem percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Kemudahan pengajuan izin usaha ditekankan pada mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM secara digital.
Program digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi.
Penggunaan aplikasi teknologi informasi mengubah pola lama dalam penanganan administrasi izin usaha secara manual, sehingga dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku usaha Desa Banjarkemantren dalam menerapkannya.
Sosialisasi melalui pemberian materi prosedur pendaftaran izin usaha di laman Online Single Submission (OSS).
Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat.
Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya.
Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya.
Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya.
Maka sosialisasi pengurusan NIB dan IUMK dilakukan di Desa Banjarkemantren untuk memudahkan pegiat usaha kecil melegalisasi usahanya.
Upaya legalitas formal diharapkan memudahkan akses pengembangan usaha dari instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan modal dan pemasaran produk.
Related Results
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk...
Pengaruh Modal Usaha, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang
Pengaruh Modal Usaha, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang
Banyaknya faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal usaha, kualitas sumber daya manusia, dan strategi pemasaran baik ...
PENGELOLAAN MODAL USAHA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BUANA MEKAR DESA MEKAR BUANA KECAMATAN TEGAL WARU
PENGELOLAAN MODAL USAHA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BUANA MEKAR DESA MEKAR BUANA KECAMATAN TEGAL WARU
BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan Desa. Dalam Undang-Undang Desa dan peraturan Pelaksan...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA BISNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA BISNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap pengelolaan pemberian ijin usaha bisnis pertambangan mineral dan batubara di Indonesia da...


