Javascript must be enabled to continue!
FRAMING PEMBERITAAN KASUS DUGAAN KETIDAKNETRALAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI KOMPAS.COM
View through CrossRef
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana framing atau pembingkaian pemberitaan mengenai kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pilpres 2019 yang ada di media Kompas.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tim redaksi Kompas.com, serta mengumpulkan dokumen berupa berita tentang kasus dugaan ketidaknetralan Polri dalam masa Pilpres 2019 yang diperoleh dari portal berita Kompas.com. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan pendekatan model Robert N. Entman. Teori yang digunakan yaitu teori konstruksi realitas sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai kasus ketidaknetralan Polri secara netral dan berimbang. Kompas.com membingkai kasus tersebut dengan cara menampilkan konfirmasi fakta yang ada di lapangan. Kompas.com menampilkan judul dan isi berita sesuai fakta yang ada, menyajikan pemberitaan berdasarkan konfirmasi pihak yang terkait dan tidak ada tendensi berlebih yang menyudutkan pihak Kepolisian. Kompas.com menjalankan fungsi media sebagai pengawas pemerintahan karena berani mengangkat masalah yang ada di Institusi Kepolisian.
Title: FRAMING PEMBERITAAN KASUS DUGAAN KETIDAKNETRALAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI KOMPAS.COM
Description:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana framing atau pembingkaian pemberitaan mengenai kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pilpres 2019 yang ada di media Kompas.
com.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tim redaksi Kompas.
com, serta mengumpulkan dokumen berupa berita tentang kasus dugaan ketidaknetralan Polri dalam masa Pilpres 2019 yang diperoleh dari portal berita Kompas.
com.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan pendekatan model Robert N.
Entman.
Teori yang digunakan yaitu teori konstruksi realitas sosial.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.
com membingkai kasus ketidaknetralan Polri secara netral dan berimbang.
Kompas.
com membingkai kasus tersebut dengan cara menampilkan konfirmasi fakta yang ada di lapangan.
Kompas.
com menampilkan judul dan isi berita sesuai fakta yang ada, menyajikan pemberitaan berdasarkan konfirmasi pihak yang terkait dan tidak ada tendensi berlebih yang menyudutkan pihak Kepolisian.
Kompas.
com menjalankan fungsi media sebagai pengawas pemerintahan karena berani mengangkat masalah yang ada di Institusi Kepolisian.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Waki...
BINGKAI MEDIA TERHADAP BERITA KOMUNIKASI PEMERINTAH DI PANDEMI COVID-19
BINGKAI MEDIA TERHADAP BERITA KOMUNIKASI PEMERINTAH DI PANDEMI COVID-19
ABSTRAK
Keberhasilan penanganan Covid-19 di suatu negara salah satunya tercermin dari kemampuan pemerintah dalam berkomunikasi ke masyarakat. Di Indonesia, isu komunikasi pem...
Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas
Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas
Indonesia is known as a multi-religious country in which there are various religions. United in diversity, and harmony in diversity becomes a key word that can no longer be contest...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM
Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena politisasi kepolisian dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politisasi tersebut d...
Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024
Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024
Pemilihan presiden di Indonesia telah lama menjadi sorotan utama dalam sistem politik demokratis negara ini. Salah satu aspek penting dalam pemilihan presiden adalah Presidential T...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...

