Javascript must be enabled to continue!
Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang
View through CrossRef
The mainstreaming of spatial planning in Makassar City is faced with two main problems, namely the minimal role of development planning and an ineffective political process. The aim of this research is to understand further the extent of the role of these two things and their contribution to the mainstreaming of spatial planning in Makassar City. This research uses descriptive analysis methods. The results of this research found that the role of development planning in mainstreaming spatial planning is caused by the lack of literacy in development planning documents both from the side of government administrators and the community, non-participatory community involvement in development planning, the consistency of the Makassar City regional government is very low in overseeing development planning programs. . Meanwhile, in terms of the political process, this is caused by a lack of alignment with the mainstreaming of spatial planning and abuse of power. The implications of this research are the importance of the Makassar City government in increasing the literacy of development planning documents based on mainstreaming spatial planning among the community, the need to encourage more participatory development planning and political processes, and to be consistent in overseeing development planning programs so that they can minimize abuse of power and create public services and better governance in the future.
Title: Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang
Description:
The mainstreaming of spatial planning in Makassar City is faced with two main problems, namely the minimal role of development planning and an ineffective political process.
The aim of this research is to understand further the extent of the role of these two things and their contribution to the mainstreaming of spatial planning in Makassar City.
This research uses descriptive analysis methods.
The results of this research found that the role of development planning in mainstreaming spatial planning is caused by the lack of literacy in development planning documents both from the side of government administrators and the community, non-participatory community involvement in development planning, the consistency of the Makassar City regional government is very low in overseeing development planning programs.
.
Meanwhile, in terms of the political process, this is caused by a lack of alignment with the mainstreaming of spatial planning and abuse of power.
The implications of this research are the importance of the Makassar City government in increasing the literacy of development planning documents based on mainstreaming spatial planning among the community, the need to encourage more participatory development planning and political processes, and to be consistent in overseeing development planning programs so that they can minimize abuse of power and create public services and better governance in the future.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Kebijakan penataan ruang merupakan langkah yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indon...
PERAN RUANG KOMUNAL DALAM MENCIPTAKAN SENSE OF COMMUNITY STUDI KOMPARASI PERUMAHAN TERENCANA DAN PERUMAHAN TIDAK TERENCANA
PERAN RUANG KOMUNAL DALAM MENCIPTAKAN SENSE OF COMMUNITY STUDI KOMPARASI PERUMAHAN TERENCANA DAN PERUMAHAN TIDAK TERENCANA
Sense of community merupakan penentu signifikan kualitas hidup secara umum dan kepuasan dalam kesejahteraan. Dalam kehidupan bermukim, anggotanya harus memiliki sense of community ...
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan da...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PEMBANGUNAN TATA RUANG DI INDONESIA: TANTANGAN DAN HARAPAN
PEMBANGUNAN TATA RUANG DI INDONESIA: TANTANGAN DAN HARAPAN
Implementasi pembangunan tata ruang di beberapa daerah di seluruh Indonesia masih belum optimal dikarenakan berbagai permasalahan yang muncul sehingga diperlukan solusi untuk menga...

