Javascript must be enabled to continue!
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARA PEMBANGUNAN ( MUSREMBANG ) DESA DI DESA LEPPANGENG KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
View through CrossRef
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah.Pelaksanaan Musrenbang Desa adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang ada di desa. Pelaksanaan Musrenbang Desa diatur dalam SPPN UU NO 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 66 Tahun 2007 Mengenai Perencanaan Desa yang juga menjadi landasan Pelaksanaan Musrenbang Desa. Penelitian ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrenbang Desa bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran yang dilakukan oleh aktor sebagai steakholder dan sebagai perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan usulan perencanaan pembangunan desa dan mempertahankan usulan guna menjadi prioritas usulan rencana pembangunan desa pada pelaksanaan Musrenbang Desa, yang kemudian akan diajukan pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Leppangeng tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.
Title: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARA PEMBANGUNAN ( MUSREMBANG ) DESA DI DESA LEPPANGENG KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Description:
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no.
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah.
Pelaksanaan Musrenbang Desa adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang ada di desa.
Pelaksanaan Musrenbang Desa diatur dalam SPPN UU NO 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 66 Tahun 2007 Mengenai Perencanaan Desa yang juga menjadi landasan Pelaksanaan Musrenbang Desa.
Penelitian ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrenbang Desa bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran yang dilakukan oleh aktor sebagai steakholder dan sebagai perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan usulan perencanaan pembangunan desa dan mempertahankan usulan guna menjadi prioritas usulan rencana pembangunan desa pada pelaksanaan Musrenbang Desa, yang kemudian akan diajukan pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.
Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Leppangeng tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.
Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.
Related Results
The Influence of Promotion and Sevice Facilities on Tourist Satisfaction on Punjabu Hill, Buntu Buangin Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency
The Influence of Promotion and Sevice Facilities on Tourist Satisfaction on Punjabu Hill, Buntu Buangin Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency
This research aims to determinne and analyze “The Influence of Promotion and service Facilities on Tourist Satisfaction at Punjabu Hil, Buntu Buangin Village, Pitu Riase District, ...
Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Betao Riase
Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Betao Riase
Abstract:Struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional. Struktur sosial dianggap mampu...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Pesantren Tahfidz Qur’an Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku
Pesantren Tahfidz Qur’an Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku
Abstrak_ Pertumbuhan pesantren tahfidz Qur’an di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup signifikan, seiring meningkatnya minat masyarakat untuk mengantarkan putra-putri mereka menjadi p...
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Panca Rijang K...
Efektivitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat
Efektivitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat
Di era otonomi daerah, yang diawali dengan UU RI No. 22 Tahun 1999, yang diamandemen dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah lokal, telah memberikan kesempatan bagi otono...
MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN WISATA KULINER PINGGIRAN SAWAH (PIRSA) DESA BILA RIASE
MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBANGUNAN WISATA KULINER PINGGIRAN SAWAH (PIRSA) DESA BILA RIASE
Village Head Decision Making Model in the Development of Pirsa Culinary Tourism in the Village of If the Riase District of Pitu Riase District ...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...

