Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Dari Kelompok Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Nusa Tenggara Timur

Permasalahan tanah  hak ulayat,  bukan hanya terjadi  di Pulau Timor, akan tetapi terjadi juga di Papua dan Kalimantan. Belum adanya status kepemilikan hak atas tanah/ hak atas tanah ulayat di perbatasan antar negara terutama di Pulau Timor. Konstitusi  Republik Indonesia (RI) mengakui adanya tanah hak  ulayat, sedangkan Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste  (RDTL) tidak mengakui. Hal ini kemudian  menjadi masalah, dan terkadang terus mengemuka jika terjadi provokasi. Pendekatan yang menggunakan kearifan lokal bila  dipakai bisa mengeliminir  konflik horizontal.  Kesepakatan soal batas, termasuk permasalahan tanah hak ulayat dapat diselesaikan dengan merangkul tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di kawasan  yang berbatasan langsung. Pendekatan kearifan lokal seperti ini menjadi  pola pendekatan yang mengedepankan peran dari  tokoh-tokoh setempat. Pengelolaan perbatasan haruslah  memperhatikan dan menuntut  kepekaan rasa memiliki masyarakat, yang telah dipisahkan secara tegas oleh garis politis maupun geografis di perbatasan antar negara. Akibat lebih jauh, kemudian terjadinya konflik  yang melibatkan masyarakat Timor Indonesia dengan masyarakat Timor Leste, utamanya  konflik atas tanah hak ulayat di daerah batas  dua negara. Pendekatan sosial-budaya yang kadang  terpinggirkan harus mulai dilakukan oleh Pemerintah.  Adanya potensi kearifan lokal harus dikedepankan seiring dengan pendekatan  konvensi dan hukum internasional. Beberapa segmen wilayah yang bermasalah termasuk klaim tanah  hak ulayat antara warga RI -RDTL, harus dilakukan secara  serius di meja perundingan guna mempertemukan kedua pihak yang berseteru.