Javascript must be enabled to continue!
Evaluasi Manajemen Pelayanan Kefarmasian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 di Hospital Nacional Guido Valadares Dili Timor Leste
View through CrossRef
Pendahuluan: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Dili adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Timor Leste yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Salah satu permasalahan yang memberi pengaruh terhadap kualitas layanan Hospital Nacional Guido Valadres yaitu permasalahan manajemen pelayanan kefarmasian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi manajemen pelayanan kefarmasian di HNGV Dili berdasarkan Permenkes RI No. 72 tahun 2016. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari-April 2022 di Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Dili. Informan penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) (informan kunci), 1 orang pimpinan rumah sakit yang membawahi IFRS dan 2 orang petugas di IFRS. Instrumen penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis menulis dan kamera. Data diperoleh dengan wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 27 orang, setiap pekerja memiliki tugas dan tanggung yang pembagiannya dilakukan oleh kepala IFRS, beban kerja masih perlu dikaji secara lanjut serta gaji pegawai sudah sesuai standar yang ada. Pada tahapan ini ditemukan adanya masalah yaitu adanya kekurangan SDM di IFRS sehingga tugas dan tanggung jawab sering terabaikan saat ada pekerja yang tidak masuk kerja. Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares melakukan perencanaan obat dengan metode konsumsi tapi hanya sebatas pengusulan atau permintaan melalui SAMES.IP. Ditemukan masalah dalam proses perencanaan pelayanan kefarmasian yaitu proses perencanaan khusus penganggaran dan penetapan prioritas belum bisa dilakukan oleh IFRS. Selain itu, waktu tunggu pemesanan obat masih belum dilakukan kajian karena keterbatasan metode, dana dan tenaga. Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares bertanggung jawab untuk penyimpanan dan pendistribusian obat. Pengadaan obat di rumah sakit menggunakan sistem terpusat. Harga, ketersediaan dan mutu obat merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan melalui SAMES.IP. Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares sudah berusaha melakukan pelayanan pendistribusian yang menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Selain itu, sistem distribusi di unit pelayanan IFRS menggunakan sistem resep individu dan sistem kombinasi antara individu dan floor stock. Kesimpulan: Kesimpulan penelitian ini yaitu manajemen pelayanan kefarmasian di HNGV Dili berdasarkan Permenkes RI No. 72 tahun 2016 telah berjalan namun masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya.
STIKes Payung Negeri Pekanbaru
Title: Evaluasi Manajemen Pelayanan Kefarmasian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 di Hospital Nacional Guido Valadares Dili Timor Leste
Description:
Pendahuluan: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Dili adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Timor Leste yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Salah satu permasalahan yang memberi pengaruh terhadap kualitas layanan Hospital Nacional Guido Valadres yaitu permasalahan manajemen pelayanan kefarmasian.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi manajemen pelayanan kefarmasian di HNGV Dili berdasarkan Permenkes RI No.
72 tahun 2016.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian ini dilaksanakan pada Februari-April 2022 di Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Dili.
Informan penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) (informan kunci), 1 orang pimpinan rumah sakit yang membawahi IFRS dan 2 orang petugas di IFRS.
Instrumen penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis menulis dan kamera.
Data diperoleh dengan wawancara mendalam.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis isi.
Hasil: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 27 orang, setiap pekerja memiliki tugas dan tanggung yang pembagiannya dilakukan oleh kepala IFRS, beban kerja masih perlu dikaji secara lanjut serta gaji pegawai sudah sesuai standar yang ada.
Pada tahapan ini ditemukan adanya masalah yaitu adanya kekurangan SDM di IFRS sehingga tugas dan tanggung jawab sering terabaikan saat ada pekerja yang tidak masuk kerja.
Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares melakukan perencanaan obat dengan metode konsumsi tapi hanya sebatas pengusulan atau permintaan melalui SAMES.
IP.
Ditemukan masalah dalam proses perencanaan pelayanan kefarmasian yaitu proses perencanaan khusus penganggaran dan penetapan prioritas belum bisa dilakukan oleh IFRS.
Selain itu, waktu tunggu pemesanan obat masih belum dilakukan kajian karena keterbatasan metode, dana dan tenaga.
Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares bertanggung jawab untuk penyimpanan dan pendistribusian obat.
Pengadaan obat di rumah sakit menggunakan sistem terpusat.
Harga, ketersediaan dan mutu obat merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan melalui SAMES.
IP.
Instalasi Farmasi Hospital Nacional Guido Valadares sudah berusaha melakukan pelayanan pendistribusian yang menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu.
Selain itu, sistem distribusi di unit pelayanan IFRS menggunakan sistem resep individu dan sistem kombinasi antara individu dan floor stock.
Kesimpulan: Kesimpulan penelitian ini yaitu manajemen pelayanan kefarmasian di HNGV Dili berdasarkan Permenkes RI No.
72 tahun 2016 telah berjalan namun masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya.
Related Results
Customary Law in Timor-Leste
Customary Law in Timor-Leste
The Democratic Republic of Timor-Leste as a modern state is governed by its Constitution, which was drawn up by the Constituent Assembly in 2001 with the presence and fundamental s...
ANALISIS STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WAWONASA KOTA MANADO
ANALISIS STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WAWONASA KOTA MANADO
Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan bahwa semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya di puskesma...
Traditional medicine use in Timor-Leste
Traditional medicine use in Timor-Leste
AbstractBackgroundTraditional medicine use is common amongst peoples in developing nations. Timor-Leste is no exception. However little is known about the prevalence, pattern, sati...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
KEDUDUKAN TENAGA MENENGAH KEFARMASIAN DALAM DIMENSI PERATURAN TENAGA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN
KEDUDUKAN TENAGA MENENGAH KEFARMASIAN DALAM DIMENSI PERATURAN TENAGA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN
Telah terjadi konflik norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dengan Undang-Undang Nomor 36 T ahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adanya...
PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE
PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE
Abstrak
Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dalam Provisional Agreement on the Land Boundary, 2005 berdasarkan prinsip uti possidetis juris, yang dimaknai batas ...
Literature Study: Challenges and Expectations of Timor-Leste as an ASEAN Member State
Literature Study: Challenges and Expectations of Timor-Leste as an ASEAN Member State
The purpose of this research is to see how the Literature Study: Challenges and Expectations of Timor-Leste as an ASEAN Member State. The method of this research is descriptive, an...

