Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan

View through CrossRef
Bankruptcy is a business settlement process through litigation, namely through the commercial court. Bankruptcy is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations or abbreviated as UUK 2004. Prior to the promulgation of UUK 2004, it was about Faillissement Verordening (Law on Bankruptcy) which was then updated through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1998 and then ratified as Law Number 4 of 1998. Based on the explanation in the background section of the problem, the problem is how to take legal action in bankruptcy cases according to Law Number How to distribute payments for creditors' receivables according to the principles of justice in bankruptcy law. In Article 16 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations ("UU 37/2004") it is stated that the curator has the authority to carry out the duties of managing and/or settling bankrupt assets from the date the bankruptcy disclosure is made, even though against the decision, cassation or reconsideration is granted. What is meant by "settlement" is the cashing out of assets to pay or settle debts.
Title: Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan
Description:
Bankruptcy is a business settlement process through litigation, namely through the commercial court.
Bankruptcy is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations or abbreviated as UUK 2004.
Prior to the promulgation of UUK 2004, it was about Faillissement Verordening (Law on Bankruptcy) which was then updated through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1998 and then ratified as Law Number 4 of 1998.
Based on the explanation in the background section of the problem, the problem is how to take legal action in bankruptcy cases according to Law Number How to distribute payments for creditors' receivables according to the principles of justice in bankruptcy law.
In Article 16 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations ("UU 37/2004") it is stated that the curator has the authority to carry out the duties of managing and/or settling bankrupt assets from the date the bankruptcy disclosure is made, even though against the decision, cassation or reconsideration is granted.
What is meant by "settlement" is the cashing out of assets to pay or settle debts.

Related Results

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
ABSTRAKProgram Kredit Pemilikian Rumah (KPR) biasanya diadakan oleh Bank. Namun seringkali pada praktek KPR sering terjadi permasalahan, salah satunya ialah terjadi kredit macet. S...
TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PADA KANMA GROUP
TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PADA KANMA GROUP
Piutang merupakan asset liquid yang sangat penting perputarannya sehingga piutang perlu direncanakan dan dianalisa dengan tepat sehingga manajemen piutang dagang dapat berjalan den...
PERAN PENGADILAN NIAGA AKIBAT ADANYA KREDITUR FIKTIF DALAM KEPAILITAN
PERAN PENGADILAN NIAGA AKIBAT ADANYA KREDITUR FIKTIF DALAM KEPAILITAN
Para pengusaha terkadang memulai atau menjalankan usahanya dengan meminjam uang dari bank, penanaman modal, atau penerbitan obligasi. Kegiatan pengusaha meminjam uang di salah satu...
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewaji...
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PIUTANG PADA KOPERASI KONVENSIONAL DI KOTA BANJARMASIN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PIUTANG PADA KOPERASI KONVENSIONAL DI KOTA BANJARMASIN
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan akuntansi piutang selama ini dan bagaimanakah seharusnya penerapan standar akuntansi keuangan piutang Koperasi Konvensional Di Kota B...
ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN ANGGOTA PADA BMT KHAIRUL AMIN KABUPATEN BANJAR
ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN ANGGOTA PADA BMT KHAIRUL AMIN KABUPATEN BANJAR
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini dan yang seharusnya. Anali...
KONSEP PERALIHAN JAMINAN PREFENSIAL DALAM CESSIE RINA EKA KURNIATI
KONSEP PERALIHAN JAMINAN PREFENSIAL DALAM CESSIE RINA EKA KURNIATI
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa hak preferensial kreditor yang dilimpahkan cessie terhadap hak jaminan dan untuk menganalisa konsep cessie dalam hak jaminan di Indonesia.Tesi...
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Abstract   The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fu...

Back to Top