MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI

ABSTRAK Sebagai golongan masyarakat yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), penyelenggara Pemilu mengemban tanggung jawab besar untuk bersikap netral dan imparsial. Integritas tanpa cela dan bekerja dengan profesionalitas merupakan manifestasi karakter yang tak bisa ditawar. Namun, penyelenggara Pemilu merupakan manusia biasa yang berada di dalam struktur kekeluargaan, pertemanan, dan kapital yang berjalin kelindan dengan kepentingan-kepentingan partisan. Sebagai individu yang independen, penyelenggara Pemilu rentan terjebak di dalam dilema antara setia kepada disiplin kode etik atau menyerah kepada intervensi partisan. Mengambil pendekatan kualitatif, studi ini meneliti kasus-kasus terdahulu di dalam khazanah kepustakaan yang ada. Studi ini menemukan bahwa penyelenggara Pemilu mampu berkomitmen setia kepada kode etik tetapi juga mampu melanggarnya. Hal ini tergantung pada apakah penyelenggara Pemilu sebagai agen berdaulat terhadap banalitas partisan yang bermain di dalam struktur kepemiluan kita.