Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS DAMPAK PENETAPAN KUOTA PPPK GURU DI KOTA SEMARANG YANG TERBATAS TERHADAP BANYAKNYA PENDAFTAR
View through CrossRef
Penetapan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja guru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah mengatur penyusunan kebutuhan jabatan PPPK. Proses pengadaan mempertimbangkan prioritas pendaftar dan melibatkan beberapa tahapan. Keterbatasan kuota PPPK mengakibatkan persaingan yang sangat ketat. Untuk mengatasimya, diperlukan peningkatan kuota, efisiensi seleksi, dan alternatif bagi calon guru. Tahapan ini diharapkan dapat mengurangi dampak keterbatasan kuota pada jumlah pendaftar PPPK guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, dimana menjawab berbagai persoalan hukum, melalui pendekatan teoretik dan metodologis interdisiplin, utamanya tentang ilmu sosial-humaniora. Subyek penelitian ini peserta seleksi PPPK dan juga pemerintah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlu adanya evaluasi dari pemerintah mengenai proses penetapan kuota bagi seleksi PPPK guru. Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan kuota PPPK Guru yang berdampak pada para pendaftar. Penelitian ini memberikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari keterbatasan kuota PPPK guru.
Kata kunci : PPPK, Kuota terbatas, Dampak
Title: ANALISIS DAMPAK PENETAPAN KUOTA PPPK GURU DI KOTA SEMARANG YANG TERBATAS TERHADAP BANYAKNYA PENDAFTAR
Description:
Penetapan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja guru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah mengatur penyusunan kebutuhan jabatan PPPK.
Proses pengadaan mempertimbangkan prioritas pendaftar dan melibatkan beberapa tahapan.
Keterbatasan kuota PPPK mengakibatkan persaingan yang sangat ketat.
Untuk mengatasimya, diperlukan peningkatan kuota, efisiensi seleksi, dan alternatif bagi calon guru.
Tahapan ini diharapkan dapat mengurangi dampak keterbatasan kuota pada jumlah pendaftar PPPK guru.
Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, dimana menjawab berbagai persoalan hukum, melalui pendekatan teoretik dan metodologis interdisiplin, utamanya tentang ilmu sosial-humaniora.
Subyek penelitian ini peserta seleksi PPPK dan juga pemerintah.
Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara.
Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlu adanya evaluasi dari pemerintah mengenai proses penetapan kuota bagi seleksi PPPK guru.
Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan kuota PPPK Guru yang berdampak pada para pendaftar.
Penelitian ini memberikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari keterbatasan kuota PPPK guru.
Kata kunci : PPPK, Kuota terbatas, Dampak.
Related Results
Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum
Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum
Internalisasi HAM dalam regulasi terkait hak pekerja masih menjadi tantangan di negeri ini. Hal ini terjadi, salah satu contohnya, pada regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjia...
Efektifitas Skema Perekrutan PPPK Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi
Efektifitas Skema Perekrutan PPPK Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi
Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik adalah meningkatkan sumberdaya manusia yaitu ASN sebagai sumber daya manusia yang berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. ...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PERANAN KEPALA MADRASAH TERHADAP KINERJA GURU
PERANAN KEPALA MADRASAH TERHADAP KINERJA GURU
Kepala Madrasah adalah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana ter...
POLA KOMUNIKASI ANTARA ORANG TUA DENGAN GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V SD INPRES MANGGALA KOTA MAKASSAR
POLA KOMUNIKASI ANTARA ORANG TUA DENGAN GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V SD INPRES MANGGALA KOTA MAKASSAR
Latar belakang penelitian tentang pola komunikasi yang dilakukan antara orang tua dengan guru terhadap motivasi belajar siswa siswa kelas V SD Inpres Manggala Kota Makasar. Orang ...
TANTANGAN KEBIJAKAN YANG DIHADAPI GURU BERKAITAN MASA PANDEMI
TANTANGAN KEBIJAKAN YANG DIHADAPI GURU BERKAITAN MASA PANDEMI
Masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Berbagai kebijakan telah dipersiapkan pemerintah. Program indonesia pintar, program guru penggerak, dan asesmen kompetensi minimal adalah beb...
TANTANGAN KEBIJAKAN YANG DIHADAPI GURU BERKAITAN MASA PANDEMI
TANTANGAN KEBIJAKAN YANG DIHADAPI GURU BERKAITAN MASA PANDEMI
Masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Berbagai kebijakan telah dipersiapkan pemerintah. Program indonesia pintar, program guru penggerak, dan asesmen kompetensi minimal adalah beb...
ANALISIS POLITIK KEBIJAKAN TEHADAP KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
ANALISIS POLITIK KEBIJAKAN TEHADAP KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hasil analisa politik kebijakan terhadap tingkat kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan hasil telaahan penelitian didap...

