Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang

Abstrak Titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan pemerintah dan kepala daerah. Khusus kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistim dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik.Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam melihat kebijakan kepala daerah sebagai political will di Pesisir Selatan dan Kota Padang dilihat dari (a) aspek regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat merupakan titik tolak bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik, (b) pemahaman yang sama pada agenda formal, sehingga masalah yang muncul menjadi masalah publik untuk diagendakan menjadi kebijakan publik. ( c) Insentif dan disinsentif pendukung terkait dengan kepatuhan implementator dalam menerapkan kebijakan publik dan (d) bagaimana kepala daerah mengorkestrasi komitmen bersama melalui pendanaan dan sanksi dan penerapan kebijakan, mekanisme penegakan hukum disertai sanksi yang jelas, serta ada dukungan dari pelaksana kebijakan atau birokrat. Abstract Local Government Policies in Implementing Public Information Disclosure: Case Studies in Pesisir Selatan Regency and Padang City. The weak point of the implementation of public information disclosure is in the policies of regional heads. Regional heads have authority in terms of issuing regulations, pro-budgetary politics with system development and a culture of openness and strategies in mobilizing stakeholders for public information disclosure. The purpose of this study is to explain and analyze the policies of regional heads in Pesisir Selatan Regency and Padang City in implementing public information disclosure. This study uses a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation methods. From the results of this study, researchers found that in viewing regional head policies as political will in Pesisir Selatan and Padang City seen from (a) the regulatory aspects and the decision tools made are the starting point for how a policy can be implemented properly, (b) a good understanding the same on the formal agenda, so that problems that arise become public issues to be scheduled to become public policies. (c) Supporting incentives and disincentives related to implementer compliance in implementing public policies and (d) how regional heads orchestrate shared commitments through funding and sanctions and implementation of policies, law enforcement mechanisms accompanied by clear sanctions, and support from policy implementers or bureaucrats.