Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Balkondes di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

View through CrossRef
Tourism development must be able to provide benefits for local communities and tourists One of the benefits for local communities who participate in tourism, is to obtain income from tourism, and the protection of tourism assets in their villages. Tourism development in Magelang Regency refers to the decision of the Ministry of Tourism with the Ministry of SOEs which designates Borobudur Temple as one of the priority destinations developed in Indonesia. The government has a program to develop villages around Borobudur Temple with the aim of the community benefiting from tourism. Every state-owned company participates in developing tourism in the Borobudur area through the Village Economic Center (Balkondes) program. The development of Balkondes in the Borobudur Temple Area uses a community based tourism (CBT) model. Balkondes are managed by the surrounding community in each village to support the village economy and the welfare of the community itself through nature conservation, development of village attractions, preservation of traditions, customs and culture held by the community. Broadly speaking, community involvement and participation are key factors in the success of the implementation of community-based tourism. Community participation is a process in which the community becomes aware of supporting the situation they are facing and trying to find solutions to overcome the problems they face.
Title: Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Balkondes di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Description:
Tourism development must be able to provide benefits for local communities and tourists One of the benefits for local communities who participate in tourism, is to obtain income from tourism, and the protection of tourism assets in their villages.
Tourism development in Magelang Regency refers to the decision of the Ministry of Tourism with the Ministry of SOEs which designates Borobudur Temple as one of the priority destinations developed in Indonesia.
The government has a program to develop villages around Borobudur Temple with the aim of the community benefiting from tourism.
Every state-owned company participates in developing tourism in the Borobudur area through the Village Economic Center (Balkondes) program.
The development of Balkondes in the Borobudur Temple Area uses a community based tourism (CBT) model.
Balkondes are managed by the surrounding community in each village to support the village economy and the welfare of the community itself through nature conservation, development of village attractions, preservation of traditions, customs and culture held by the community.
Broadly speaking, community involvement and participation are key factors in the success of the implementation of community-based tourism.
Community participation is a process in which the community becomes aware of supporting the situation they are facing and trying to find solutions to overcome the problems they face.

Related Results

Multikultur dan Moderasi Lintas Budaya di Candi Borobudur
Multikultur dan Moderasi Lintas Budaya di Candi Borobudur
Abstrak Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultur yang terdiri dari beragam agama. Candi Borobudur sebagai warisan Budaya menjadi simbol dan arena moderasi lintas...
FUNGSI DAN NILAI CANDI BOROBUDUR DI ERA GLOBALISASI
FUNGSI DAN NILAI CANDI BOROBUDUR DI ERA GLOBALISASI
Candi Borobudur merupakan bangunan warisan budaya bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dan nilai, masyarakat Indonesia sebagai pewaris budaya memiliki tanggung jawab dalam pelesta...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
PENGEMBANGAN MEDIA SPINNING WHEEL BERBASIS UNITY PADA PEMBELAJARAN IPAS
PENGEMBANGAN MEDIA SPINNING WHEEL BERBASIS UNITY PADA PEMBELAJARAN IPAS
Media Pembelajaran IPAS terkait materi pembelajaran IPS kelas V SD Muhammadiyah Borobudur terdapat permasalahan pada penerapan media berbasis IT yang belum optimal. keterampilan ko...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
POLA KOMUNIKASI DALAM SANGKEPAN DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
POLA KOMUNIKASI DALAM SANGKEPAN DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
Pemimpin desa adat dalam hal ini kelian desa merupakan pemegang otoritas utama dalam kepemerintahan desa adat di desa adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten ...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...

Back to Top