Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan Oleh Perusahaan Leasing

Abstract. A fiduciary security certificate has an executorial nature, equivalent to an inkrah court decision. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2021 changed the p arate execution provision in the Fiduciary Guarantee Law No. 42 of 1999, which now requires a judge's determination for the execution of the withdrawal of the fiduciary guarantee object and a statement from both parties in case of default. However, practice shows that withdrawal of fiduciary security objects is often done without a judge's determination. This research aims to analyze the implementation of the withdrawal of the fiduciary guarantee object in accordance with legal provisions and the legal consequences of the fiduciary guarantee agreement by the leasing company. The method used is normative juridical with qualitative analysis, reviewing literature such as books, law journals, and laws. The results show that the implementation of the withdrawal of the fiduciary guarantee object is not in accordance with the applicable provisions, so that the withdrawal without a court order can be canceled. Suggestions include stricter supervision of withdrawal practices and the use of alternative dispute resolution mechanisms, to ensure fairness in the practice of withdrawing fiduciary security objects. Abstrak. Sertifikat jaminan fidusia memiliki sifat eksekutorial, setara dengan putusan pengadilan yang inkrah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2021 mengubah ketentuan parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, yang kini mengharuskan penetapan hakim untuk eksekusi penarikan objek jaminan fidusia dan pernyataan dari kedua belah pihak jika terjadi wanprestasi. Namun, praktik menunjukan bahwa penarikan objek jaminan fidusia sering dilakukan tanpa penetapan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penarikan objek jaminan fidusia sesuai ketentuan hukum dan akibat hukumnya terhadap perjanjian jaminan fidusia oleh perushaan leasing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif, mengkaji literatur seperti buku, jurnal hukum, dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penarikan objek jaminan fidusia belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penarikan tanpa surat penetapan pengadilan dapat dibatalkan. Saran yang diajukan mencakup pengawasan lebih ketat terhadap praktik penarikan dan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, untuk memastikan keadilan dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia.