Javascript must be enabled to continue!
Harta Waris yang Dijual sebelum Pembagian
View through CrossRef
Inheritance property is one of the important aspects of Islamic law that must be divided in accordance with the provisions of faraidh. However, there is often a practice of selling inherited property before the faraidh division is carried out, which raises the potential for conflict among the heirs. This study aims to analyze the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) on the phenomenon, focusing on aspects of Islamic law and ethics in the management of inherited property. The research method used is a qualitative approach with literature studies and interviews. The main sources of this research include MUI fatwas, fiqh books, and interviews with scholars and Islamic law practitioners. The results show that the sale of inherited property before the faraidh division can be justified under certain conditions, such as the agreement of all heirs who are baligh and rational, and does not harm the entitled parties. However, MUI emphasizes the importance of prioritizing the principles of justice and deliberation in the management of inherited property. This study concludes that the sale of inherited property before difaraidh requires caution and compliance with Islamic law, so as not to violate the rights of other heirs. The recommendations given are strengthening public literacy regarding faraidh law and enforcing sharia-based mediation mechanisms to resolve inheritance disputes.
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Title: Harta Waris yang Dijual sebelum Pembagian
Description:
Inheritance property is one of the important aspects of Islamic law that must be divided in accordance with the provisions of faraidh.
However, there is often a practice of selling inherited property before the faraidh division is carried out, which raises the potential for conflict among the heirs.
This study aims to analyze the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) on the phenomenon, focusing on aspects of Islamic law and ethics in the management of inherited property.
The research method used is a qualitative approach with literature studies and interviews.
The main sources of this research include MUI fatwas, fiqh books, and interviews with scholars and Islamic law practitioners.
The results show that the sale of inherited property before the faraidh division can be justified under certain conditions, such as the agreement of all heirs who are baligh and rational, and does not harm the entitled parties.
However, MUI emphasizes the importance of prioritizing the principles of justice and deliberation in the management of inherited property.
This study concludes that the sale of inherited property before difaraidh requires caution and compliance with Islamic law, so as not to violate the rights of other heirs.
The recommendations given are strengthening public literacy regarding faraidh law and enforcing sharia-based mediation mechanisms to resolve inheritance disputes.
Related Results
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA
AbstractThe authors raised the issue of legal certainty regarding the distribution of joint assets after a divorce based on Chinese customary law. In the provisions of Article 37 o...
KEDUDUKAN ANAK YANG BERAGAMA NON-ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH NOTARIS
KEDUDUKAN ANAK YANG BERAGAMA NON-ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH NOTARIS
Kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW), yang didalmnya mencakup harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka Notaris haruslah menget...
Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus
Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus
Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdata Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus selama 30 tahun/ lebih, setelah melakukan pengelola...
Kedudukan Harta bersama dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran
Kedudukan Harta bersama dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran
Judul penelitian ini adalah “Kedudukan Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran”. Isu harta harta bersama seringkali menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Hal ...
Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam
Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam
Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Indone...
Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau
Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau
Penelitian ini bertujuan untu menjelaskan praktik kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman, mengetahui filosofi apa yang menyebabkan bagian perempuan dalam menerima harta pusako lebi...
PEMBENTUKAN KERANGKA MODEL PENGURUSAN HARTA LUQATAH: SATU ANALISIS PENDEKATAN BARU DALAM MENANGANI ISU-ISU HARTA YANG TIDAK DI TUNTUT DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)
PEMBENTUKAN KERANGKA MODEL PENGURUSAN HARTA LUQATAH: SATU ANALISIS PENDEKATAN BARU DALAM MENANGANI ISU-ISU HARTA YANG TIDAK DI TUNTUT DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)
Luqatah merupakan harta temuan atau harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemui oleh orang lain. Ia juga ditakrifkan harta tanpa milik yang dihormati yang ditemui di sesuatu temp...

