Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

BUDAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA

View through CrossRef
Abstract: This research discusses the influence of Indonesian legal culture on the enforcement of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The background explains the shift in societal interactions due to developments in information technology followed by new challenges, such as the spread of false information and hate speech. The ITE Law, which was designed to create a safe digital space, has received criticism for potentially limiting freedom of expression. The creation of legal cases involving the public in the implementation of the ITE Law shows that there is a dilemma related to the existing legal culture, where if the public respects the regulations, law enforcement can be effective, but if there is skepticism, the implementation can be counterproductive. This research also covers aspects of public understanding and awareness, reactive legal culture, as well as challenges for law enforcement in understanding technological developments. In conclusion, the form of interaction between legal culture and the implementation of the ITE Law in Indonesia shows the complexity that influences public trust in the law and its enforcement process, thus creating the phenomenon of self-surveillance in the digital realm.Keywords: Legal culture, Law Enforcement, Implementation of the ITE Law
Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Title: BUDAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA
Description:
Abstract: This research discusses the influence of Indonesian legal culture on the enforcement of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE).
The background explains the shift in societal interactions due to developments in information technology followed by new challenges, such as the spread of false information and hate speech.
The ITE Law, which was designed to create a safe digital space, has received criticism for potentially limiting freedom of expression.
The creation of legal cases involving the public in the implementation of the ITE Law shows that there is a dilemma related to the existing legal culture, where if the public respects the regulations, law enforcement can be effective, but if there is skepticism, the implementation can be counterproductive.
This research also covers aspects of public understanding and awareness, reactive legal culture, as well as challenges for law enforcement in understanding technological developments.
In conclusion, the form of interaction between legal culture and the implementation of the ITE Law in Indonesia shows the complexity that influences public trust in the law and its enforcement process, thus creating the phenomenon of self-surveillance in the digital realm.
Keywords: Legal culture, Law Enforcement, Implementation of the ITE Law.

Related Results

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadila...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN
AbstractLaw enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is close...
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)
Penelitian yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan). Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kabupaten Kuningan, Rumusan penelitia...

Back to Top