Javascript must be enabled to continue!
Danantara dan Reformasi Akuntabilitas Aset Negara: Tinjauan Literatur atas Praktik Sovereign Wealth Fund dalam Konteks Akuntansi Sektor Publik
View through CrossRef
The establishment of Danantara, Indonesia’s sovereign wealth fund (SWF), reflects the government's commitment to enhancing fiscal accountability through more professional and value-oriented public asset management. This article presents a literature review on the role of SWFs within the broader framework of public finance reform, emphasizing the governance of state-owned assets as an integral part of public sector accounting systems. Using a systematic literature review approach, this study explores how Danantara can function as an instrument for identifying, recording, measuring, and disclosing state assets in a more transparent manner, in line with accrual-based standards such as SAP (Government Accounting Standards) and IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). The findings suggest that Danantara has the strategic potential to bridge the gap between asset ownership and productive utilization, while simultaneously strengthening the government’s capacity to produce more informative and credible financial statements. Within the context of fiscal reform, Danantara is not merely an investment tool, but also a long-term strategy for advancing good governance, fiscal transparency, and sustainable asset management.
Universitas Merdeka Malang
Title: Danantara dan Reformasi Akuntabilitas Aset Negara: Tinjauan Literatur atas Praktik Sovereign Wealth Fund dalam Konteks Akuntansi Sektor Publik
Description:
The establishment of Danantara, Indonesia’s sovereign wealth fund (SWF), reflects the government's commitment to enhancing fiscal accountability through more professional and value-oriented public asset management.
This article presents a literature review on the role of SWFs within the broader framework of public finance reform, emphasizing the governance of state-owned assets as an integral part of public sector accounting systems.
Using a systematic literature review approach, this study explores how Danantara can function as an instrument for identifying, recording, measuring, and disclosing state assets in a more transparent manner, in line with accrual-based standards such as SAP (Government Accounting Standards) and IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).
The findings suggest that Danantara has the strategic potential to bridge the gap between asset ownership and productive utilization, while simultaneously strengthening the government’s capacity to produce more informative and credible financial statements.
Within the context of fiscal reform, Danantara is not merely an investment tool, but also a long-term strategy for advancing good governance, fiscal transparency, and sustainable asset management.
Related Results
Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional
Evaluasi Efektivitas Danantara dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional
Studi ini mengevaluasi efektivitas Danantara, Dana Kekayaan Negara Indonesia, dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mendukung reformasi ekonomi nasional. Didirikan berdasarkan Und...
ANALISIS POTENSI EKONOMI PADA SETIAP KECAMATAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
ANALISIS POTENSI EKONOMI PADA SETIAP KECAMATAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Identifikasi potensi ekonomi pada setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Utara sangat penting untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang tepat sehingga pengembangan pembangunan...
ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2016
ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sektor manakah yang menjadi sektor unggulan di KabupatenSumbawa tahun 2011-2016, mengetahui struktur ekonomi (National Share, Proportiona...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada leve...
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
Aset Negara dalam bentuk Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...

