Perdagangan Internasional, Bagaimana dengan Arah Kebijakan Komoditas Pertanian Indonesia?

Kebijakan perdagangan internasional yang telah terjadi saat ini adalah salah satu aspek penentu dalam perwujudan kedaulatan pangan nasioal yang strategis dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani lokal di Indonesia. Hal ini terbukti dari data dari Kementerian pertanian mencatat bahwa tahun 2017-2021 nilai ekspor Indonesia mencapai angka 26,370 miliar dolar US dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,83 persen pertahun. Sehingga Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama dua periode sektor pertanian memberikan kontribusi dalam pertumbuhan laju pertanian sebesar 6,23% pertahun Dilain sisi, Ketergantungan impor pangan nasional meningkat sebanyak 2 kali lipat terlihat pada komoditas beras sebesar 10 persen, jagung 201%, kedelai 55% dan gula sebesar 50%. Padahal komoditas-komoditas yang ada telah menyerap masing-masing 23 juta, 9 juta, 2,5 juta, dan 1 juta rumah tangga atau sebesar 68% dari total rumah tangga di Indonesia Salah satu kebijakan WTO sebagai lembaga tertinggi perdagangan dunia memiliki perjanjian yang didalamnya termasuk perjanjian berbasis pertanian atau yang dikenal dengan AOA (Aggrement on Agriculture). AOA ini merupakan salah satu perjanjian pertanian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen WTO. Terdapat tiga pilar utama pembangun dokumen WTO yakni : 1. Akses pasar, 2. Subsidi Domestik, dan 3. Subsidi Ekspor. Namun faktanya, kebijakan AOA WTO menggangu aktivitas perdagangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia