Javascript must be enabled to continue!
Pengarusutamaan Perlindungan Konsumen Indonesia: Tantangan dan Implikasi
View through CrossRef
Konsumen Indonesia saat ini dihadapkan pada pasar dengan pilihan produk/jasa yang semakin beragam. Hal ini membuat tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Sistem perlindungan konsumen yang belum efektif, pelaku usaha yang kurang bertanggungjawab serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran konsumen menjadi penyebabnya. Berbagai hasil penelitian juga mengindikasikan masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia. Untuk itu, pengarusutamaan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha sebagai fundamental ekonomi Indonesia. Policy brief ini menguraikan tantangan dan sekaligus implikasi untuk mengarusutamakan perlindungan konsumen. Otoritas yang terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia harus meningkatkan koordinasi antar lembaga tanpa mengedepankan ego sektoral dengan berpedoman pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen atau Stranas PK. Dengan demikian, program-program perlindungan konsumen di Indonesia akan lebih terarah dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yang saat ini masih rendah.
Institut Pertanian Bogor
Title: Pengarusutamaan Perlindungan Konsumen Indonesia: Tantangan dan Implikasi
Description:
Konsumen Indonesia saat ini dihadapkan pada pasar dengan pilihan produk/jasa yang semakin beragam.
Hal ini membuat tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha.
Sistem perlindungan konsumen yang belum efektif, pelaku usaha yang kurang bertanggungjawab serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran konsumen menjadi penyebabnya.
Berbagai hasil penelitian juga mengindikasikan masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia.
Untuk itu, pengarusutamaan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha sebagai fundamental ekonomi Indonesia.
Policy brief ini menguraikan tantangan dan sekaligus implikasi untuk mengarusutamakan perlindungan konsumen.
Otoritas yang terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia harus meningkatkan koordinasi antar lembaga tanpa mengedepankan ego sektoral dengan berpedoman pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen atau Stranas PK.
Dengan demikian, program-program perlindungan konsumen di Indonesia akan lebih terarah dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yang saat ini masih rendah.
Related Results
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondis...
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Pemahaman akan hak-hak konsumen memegang peranan penting dalam pelindungan terhadap konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman hak-hak konsumen, melalui kegiatan pengabdian pada masy...
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MODIFIKASI BENGKEL KUSTOM di RICH RICHIE RIDE GARAGE
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MODIFIKASI BENGKEL KUSTOM di RICH RICHIE RIDE GARAGE
<p>Abstract<br />This article wants to find out how Rich Richie Ride Garage gives consumer right protection to theirĀ consumer, some times the consumer who cuztomised t...
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produk Kesehatan Online: Analisis Regulasi dan Praktik
Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, perdagangan produk kesehatan secara online telah menjadi tren yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga menyebabkan meningkatnya ...
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Abstract
Various losses that occur to consumers in Indonesia are not uncommon. What happens is a number of important events that concern the security and safety of consumers ...
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang-undang di atas menjadi kebutuhan yang signifikan mengingat akselerasi perkembangan bisnis yang terorganisasi...
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe)
Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang d...

