Javascript must be enabled to continue!
Pengarusutamaan Perlindungan Konsumen Indonesia: Tantangan dan Implikasi
View through CrossRef
Konsumen Indonesia saat ini dihadapkan pada pasar dengan pilihan produk/jasa yang semakin beragam. Hal ini membuat tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha. Sistem perlindungan konsumen yang belum efektif, pelaku usaha yang kurang bertanggungjawab serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran konsumen menjadi penyebabnya. Berbagai hasil penelitian juga mengindikasikan masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia. Untuk itu, pengarusutamaan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha sebagai fundamental ekonomi Indonesia. Policy brief ini menguraikan tantangan dan sekaligus implikasi untuk mengarusutamakan perlindungan konsumen. Otoritas yang terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia harus meningkatkan koordinasi antar lembaga tanpa mengedepankan ego sektoral dengan berpedoman pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen atau Stranas PK. Dengan demikian, program-program perlindungan konsumen di Indonesia akan lebih terarah dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yang saat ini masih rendah.
Institut Pertanian Bogor
Title: Pengarusutamaan Perlindungan Konsumen Indonesia: Tantangan dan Implikasi
Description:
Konsumen Indonesia saat ini dihadapkan pada pasar dengan pilihan produk/jasa yang semakin beragam.
Hal ini membuat tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha.
Sistem perlindungan konsumen yang belum efektif, pelaku usaha yang kurang bertanggungjawab serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran konsumen menjadi penyebabnya.
Berbagai hasil penelitian juga mengindikasikan masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia.
Untuk itu, pengarusutamaan perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha sebagai fundamental ekonomi Indonesia.
Policy brief ini menguraikan tantangan dan sekaligus implikasi untuk mengarusutamakan perlindungan konsumen.
Otoritas yang terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia harus meningkatkan koordinasi antar lembaga tanpa mengedepankan ego sektoral dengan berpedoman pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen atau Stranas PK.
Dengan demikian, program-program perlindungan konsumen di Indonesia akan lebih terarah dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yang saat ini masih rendah.
Related Results
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Abstract. National development aims to create a just and prosperous society based on law. Economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the...
Peran Regulasi dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Efektif
Peran Regulasi dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Efektif
Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan konsumen diatur melalui Un...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas...
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)
Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minim...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondis...
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perlindungan konsumen atas hak informasi dalam transaksi online dengan cara menganalisis perlindungan konsumen pada p...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Pemahaman akan hak-hak konsumen memegang peranan penting dalam pelindungan terhadap konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman hak-hak konsumen, melalui kegiatan pengabdian pada masy...

