Javascript must be enabled to continue!
PERAN BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH DALAM PROSES GENCATAN SENJATA, DEMOBILISASI, DAN REINTEGRASI DI ACEH
View through CrossRef
Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005, khususnya pasal 3.2 yang menyatakan tentang reintegrasi bekas anggota GAM. Beragam upaya reintegrasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Namun beragam hambatan muncul dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM serta dalam implementasi proses tersebut yang dikawal oleh BRDA.Menggunakan konsep analisis wacana, dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan peran BRDA dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM kedalam masyarakat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitan menunjukkan bahwa muncul berbagai hambatan dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM yakni hambatan dalam bidang ekonomi; hambatan dalam bidang politik, hukum dan keamanan; serta hambatan dalam bidang sosial budaya. BRDA juga terlihat belum optimal dalam menangani proses reintegrasi, masih terdapat banyak kekurangan.Aceh Peace Reintegration Institution (APRI) was established based on Helsinki Memorandum of Understanding signed on August 15, 2005, especially article 3.2 states about reintegration of GAM (Freedom Aceh Movement) ex-combatant. Various reintegration efforts have been done by the overnment through economic, social, cultural, political, and security approaches. However, many obstacles appeared in the process of reintegration of ex GAM combatant, and in the management of this process by Aceh Peace Reintegration Institution (BRDA). Using the concept of discourse analysis, in this research, the author attempts to describe the role of BRDA in the reintegration process of GAM ex-combatant to adapt in society and how Aceh Peace Reintegration Institution as the authority board managing the reintegration process play its role. Using the concepts of conflict and integration, the study seeks to describe the process of reintegration of former GAM members into society and the obstacles encountered in the process of reintegration. Research results indicate that there were many obstacles in the process of reintegration of former GAM members, they are barriers in economic field; barriers in politics, law and security, barriers in social and cultural field. BRDA was also seen not optimal in dealing with the reintegration process, there are still many shortcomings.
Title: PERAN BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH DALAM PROSES GENCATAN SENJATA, DEMOBILISASI, DAN REINTEGRASI DI ACEH
Description:
Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005, khususnya pasal 3.
2 yang menyatakan tentang reintegrasi bekas anggota GAM.
Beragam upaya reintegrasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.
Namun beragam hambatan muncul dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM serta dalam implementasi proses tersebut yang dikawal oleh BRDA.
Menggunakan konsep analisis wacana, dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan peran BRDA dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM kedalam masyarakat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa muncul berbagai hambatan dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM yakni hambatan dalam bidang ekonomi; hambatan dalam bidang politik, hukum dan keamanan; serta hambatan dalam bidang sosial budaya.
BRDA juga terlihat belum optimal dalam menangani proses reintegrasi, masih terdapat banyak kekurangan.
Aceh Peace Reintegration Institution (APRI) was established based on Helsinki Memorandum of Understanding signed on August 15, 2005, especially article 3.
2 states about reintegration of GAM (Freedom Aceh Movement) ex-combatant.
Various reintegration efforts have been done by the overnment through economic, social, cultural, political, and security approaches.
However, many obstacles appeared in the process of reintegration of ex GAM combatant, and in the management of this process by Aceh Peace Reintegration Institution (BRDA).
Using the concept of discourse analysis, in this research, the author attempts to describe the role of BRDA in the reintegration process of GAM ex-combatant to adapt in society and how Aceh Peace Reintegration Institution as the authority board managing the reintegration process play its role.
Using the concepts of conflict and integration, the study seeks to describe the process of reintegration of former GAM members into society and the obstacles encountered in the process of reintegration.
Research results indicate that there were many obstacles in the process of reintegration of former GAM members, they are barriers in economic field; barriers in politics, law and security, barriers in social and cultural field.
BRDA was also seen not optimal in dealing with the reintegration process, there are still many shortcomings.
Related Results
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh
Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh
The Dutch colonial presence in the eastern coastal region of Aceh had a significant influence on infrastructure development and cultural changes in the area. The buildings left ove...
Teknologi SISTEM TRACKING SENJATA BERBASIS MODUL GNSS SINGLE BAND MENGGUNAKAN REAL TIME KINEMATIC
Teknologi SISTEM TRACKING SENJATA BERBASIS MODUL GNSS SINGLE BAND MENGGUNAKAN REAL TIME KINEMATIC
Sistem pelacakan senjata telah menjadi elemen krusial dalam berbagai aplikasi militer dan keamanan, memungkinkan deteksi, pelacakan, dan identifikasi yang akurat terhadap perangkat...
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga l...
Efektivitas Program Pemerintah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap Pola Pangan Harapan Rumah Tangga di Kota Banda Aceh
Efektivitas Program Pemerintah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap Pola Pangan Harapan Rumah Tangga di Kota Banda Aceh
Abstrak. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, kementerian pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari atau yang disebut dengan KRPL,...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
HUBUNGAN SOSIAL MAYORITAS ISLAM DENGAN MINORITAS AGAMA-AGAMA LAIN DI KOTA BANDA ACEH-INDONESIA
HUBUNGAN SOSIAL MAYORITAS ISLAM DENGAN MINORITAS AGAMA-AGAMA LAIN DI KOTA BANDA ACEH-INDONESIA
Abstract: Assumption from outsiders that Aceh is intolerant is truly disadvantage for Aceh which its majority is Muslims and implement Syria law. Looking on religious perspectives,...
KONSERVASI ARSITEKTUR RUMOH ACEH
KONSERVASI ARSITEKTUR RUMOH ACEH
Maintain the authenticity and identity of Architecture Rumoh Aceh, the mandate entrusted by its predecessor, the founder utoh or buildings in Aceh for the next generation of Acehne...

