Javascript must be enabled to continue!
Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan
View through CrossRef
The purpose of this study is to examine the sociological conditions of the HGU conflict, and to analyze the need for the establishment of an Agrarian Court from a legal and social aspect. The method used in this study is the Sociolegal method, which combines law with social reality. Primary data was taken from interviews with farmers, residents affected by HGU, BPN officials, Secondary data was obtained from laws and regulations, court decisions, NGO reports, land documents. Mesuji Regency is an area in Lampung Province which is known as one of the chronic agrarian conflict areas in Indonesia, especially those involving the Right to Cultivate (HGU) by large plantation companies including PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) and PT Silva Inhutani. This conflict involves local communities and companies holding HGU. The root of the problem is the community's claim to customary land, cultivated land, or inherited land. Allegations of HGU expansion that exceed the permit limit. The conclusion of this study is that the resolution process is often ineffective, unfair, and slow. HGU conflicts are generally structural in nature, because they involve inequality between local communities and large corporations that receive legal legitimacy through the granting of HGU. The establishment of an Agrarian Court has the potential to be a more just, effective, and contextual solution to resolving plantation HGU conflicts.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan
Description:
The purpose of this study is to examine the sociological conditions of the HGU conflict, and to analyze the need for the establishment of an Agrarian Court from a legal and social aspect.
The method used in this study is the Sociolegal method, which combines law with social reality.
Primary data was taken from interviews with farmers, residents affected by HGU, BPN officials, Secondary data was obtained from laws and regulations, court decisions, NGO reports, land documents.
Mesuji Regency is an area in Lampung Province which is known as one of the chronic agrarian conflict areas in Indonesia, especially those involving the Right to Cultivate (HGU) by large plantation companies including PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) and PT Silva Inhutani.
This conflict involves local communities and companies holding HGU.
The root of the problem is the community's claim to customary land, cultivated land, or inherited land.
Allegations of HGU expansion that exceed the permit limit.
The conclusion of this study is that the resolution process is often ineffective, unfair, and slow.
HGU conflicts are generally structural in nature, because they involve inequality between local communities and large corporations that receive legal legitimacy through the granting of HGU.
The establishment of an Agrarian Court has the potential to be a more just, effective, and contextual solution to resolving plantation HGU conflicts.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
KAJIAN TEOLOGIS: KETELADANAN RASUL PAULUS TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK DI JEMAAT KORINTUS DITINJAU DARI 1 KORINTUS 3:1-9:18 - 21 SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP PERANAN GEREJA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM JEMAAT
KAJIAN TEOLOGIS: KETELADANAN RASUL PAULUS TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK DI JEMAAT KORINTUS DITINJAU DARI 1 KORINTUS 3:1-9:18 - 21 SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP PERANAN GEREJA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM JEMAAT
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk melihat bagaimana seharusnya menyelesaikan dan menghadapi konflik yang terjadi di tengah – tengah jemaat berdasarkan keteladanan rasul Pa...
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN
Pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat menjadi suatu aspek krusial dalam konteks administrasi negara. Hukum Adminis...
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Pengembangan perdesaan merupakan suatu aspek penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum agraria, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah,...
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba
Tipe Negara Yunani Purba=>Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas. Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas bentuk-bentuk t...
TELAAH KONFLIK DALAM NOVEL MOGA BUNDA DISAYANG ALLAH KARYA TERE LIYE
TELAAH KONFLIK DALAM NOVEL MOGA BUNDA DISAYANG ALLAH KARYA TERE LIYE
AbstrakRumusan masalah adalah bagaimanakah konflik-konflik, faktor penyebab konflik, dan penyelesaian konflik yang terdapat dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere Liye be...

