Javascript must be enabled to continue!
Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi
View through CrossRef
Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka. Para niniak mamak atau penghulu yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat. Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak adat dan hukum adat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian nilai-nilai adat.
Title: Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi
Description:
Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka.
Para niniak mamak atau penghulu yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat.
Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur.
Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis.
KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau.
Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN.
Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak adat dan hukum adat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian nilai-nilai adat.
Related Results
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HARATO PUSAKO TINGGI MENJADI HARATO PUSAKO RANDAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KENAGARIAN LASI KECAMATAN CANDUANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peralihan status harato pusako tinggi menjadi harato pusako randah dalam kajian hukum adat Minangkabau dan kendal...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
Gastropoda test family of Neritidae as bioindicator to health status of mangrove forest Pulau Tunda Serang Banten, Indonesia
Gastropoda test family of Neritidae as bioindicator to health status of mangrove forest Pulau Tunda Serang Banten, Indonesia
Uji gastropoda famili Neritidae terhadap habitatnya di ekosistem mangrove dilakukan di dua stasiun pengamatan di Pulau Tunda Serang Banten pada Januari 2014. Penelitian ini bertuju...
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...
Nagari Berprestasi : Strategi Kepemimpinan Wali Nagari dan Peran Masyarakat di Nagari Pandai Sikek
Nagari Berprestasi : Strategi Kepemimpinan Wali Nagari dan Peran Masyarakat di Nagari Pandai Sikek
This article aims to describe the leadership strategies of village guardian at PandaiSikek village and society’s participation in achieving village achievement at national l...
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah...
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istidat, dan qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, gampong telah diberi kewenangan untuk ...
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengaku...

