Javascript must be enabled to continue!
Policy brief: penelusuran ancaman kasus TB pada petugas kesehatan di Indonesia
View through CrossRef
Pendahuluan: Jarak kontak yang cukup dekat petugas kesehatan dengan pasien memudahkan terjadi penularan penyakit TB. Resiko terkena TB pada petugas kesehatan tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum dan meningkat menjadi enam kali dengan bertambahnya akses pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, kasus HIV AIDS dan TB MDR. Selama ini, penerapan budaya keselamatan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan perilaku petugas kesehatan dalam mempersepsikan infeksi penularan TB menyebabkan keterlambatan diagnosa dan pengobatan TB. Tidak terdapat data laporan jelas tentang prevalensi kasus TB aktif dan laten pada petugas kesehatan menunjukan kecenderungan menyembunyikan tingginya insiden TB pada petugas kesehatan. Jika pemerintah gagal melindungi petugas kesehatan dari penularan penyakit TB, maka bisa dipastikan semakin berkurangnya SDM yang melayani kesehatan dan mengakibatkan meningkatnya kasus TB di Indonesia. Isi: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB di fasilitas pelayanan kesehatan telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012. Metode pengawasan sistematis yang memastikan dipatuhinya pedoman tersebut belum tersedia. Penelitian yang dilakukan di RSUP Adam Malik, Medan menunjukan bahwa prevalensi TB Laten pada petugas kesehatan sebesar 53%. Faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, lama bekerja dan kontak dengan penderita TB. Tingginya prevalensi TB laten petugas kesehatan dipengaruhi oleh besarnya beban infeksi TB pada masyarakat dan difasilitas kesehatan karena banyak kasus TB yang datang berkunjung dan dirawat.Rekomendasi: Kementerian kesehatan dan Dinkes perlu memperkuat kebijakan dan pengembangan strategi komprehensif berbasis bukti untuk menjamin kesehatan petugas dalam bekerja. Kebijakan tersebut terkait laporan data prevalensi dan insiden kasus TB diantara petugas kesehatan, pengawasan pelaksanaan PPI di faskes, sangsi dalam pelanggaran serta mengatur kompensasi untuk petugas kesehatan yang terkena TB akibat kerja. Manajemen faskes dan petugas kesehatan wajib melaksanakan PPI sesuai standar pedoman, melakukan pemeriksaan skrining TB dan HIV tahunan, melaporkan hasilnya kepada instuti terkait serta mengutamakan keselamatan dalam bekerja.
Universitas Gadjah Mada
Title: Policy brief: penelusuran ancaman kasus TB pada petugas kesehatan di Indonesia
Description:
Pendahuluan: Jarak kontak yang cukup dekat petugas kesehatan dengan pasien memudahkan terjadi penularan penyakit TB.
Resiko terkena TB pada petugas kesehatan tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum dan meningkat menjadi enam kali dengan bertambahnya akses pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, kasus HIV AIDS dan TB MDR.
Selama ini, penerapan budaya keselamatan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan perilaku petugas kesehatan dalam mempersepsikan infeksi penularan TB menyebabkan keterlambatan diagnosa dan pengobatan TB.
Tidak terdapat data laporan jelas tentang prevalensi kasus TB aktif dan laten pada petugas kesehatan menunjukan kecenderungan menyembunyikan tingginya insiden TB pada petugas kesehatan.
Jika pemerintah gagal melindungi petugas kesehatan dari penularan penyakit TB, maka bisa dipastikan semakin berkurangnya SDM yang melayani kesehatan dan mengakibatkan meningkatnya kasus TB di Indonesia.
Isi: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TB di fasilitas pelayanan kesehatan telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012.
Metode pengawasan sistematis yang memastikan dipatuhinya pedoman tersebut belum tersedia.
Penelitian yang dilakukan di RSUP Adam Malik, Medan menunjukan bahwa prevalensi TB Laten pada petugas kesehatan sebesar 53%.
Faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, lama bekerja dan kontak dengan penderita TB.
Tingginya prevalensi TB laten petugas kesehatan dipengaruhi oleh besarnya beban infeksi TB pada masyarakat dan difasilitas kesehatan karena banyak kasus TB yang datang berkunjung dan dirawat.
Rekomendasi: Kementerian kesehatan dan Dinkes perlu memperkuat kebijakan dan pengembangan strategi komprehensif berbasis bukti untuk menjamin kesehatan petugas dalam bekerja.
Kebijakan tersebut terkait laporan data prevalensi dan insiden kasus TB diantara petugas kesehatan, pengawasan pelaksanaan PPI di faskes, sangsi dalam pelanggaran serta mengatur kompensasi untuk petugas kesehatan yang terkena TB akibat kerja.
Manajemen faskes dan petugas kesehatan wajib melaksanakan PPI sesuai standar pedoman, melakukan pemeriksaan skrining TB dan HIV tahunan, melaporkan hasilnya kepada instuti terkait serta mengutamakan keselamatan dalam bekerja.
Related Results
PERANCANGAN SISTEM DELIVERY UNTUK PT. JEJARING HIJAU INDONESIA DENGAN ARSITEKTUR MICROSERVICE
PERANCANGAN SISTEM DELIVERY UNTUK PT. JEJARING HIJAU INDONESIA DENGAN ARSITEKTUR MICROSERVICE
Jejaring Hijau Indonesia memiliki jaringan agen usaha yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Penanganan order pelanggan saat ini masih dilakukan tanpa sistem yang teri...
Analisis faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan mental pada petugas kesehatan
Analisis faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan mental pada petugas kesehatan
Background: Mental health is an important public health problem in Indonesia due to its high prevalence and the economic and social impacts it causes. The magnitude of suffering an...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN SEPEDA MOTOR SERTA PEMODELAN KECELAKAAN PADA RUAS JALAN DI KOTA KUPANG
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN SEPEDA MOTOR SERTA PEMODELAN KECELAKAAN PADA RUAS JALAN DI KOTA KUPANG
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor utama yang menyebabkan kecelakaan sepeda motor serta membuat pemodelan kecelakaan. Data penelitian di...
PELATIHAN TRIAS UKS PADA SISWA PETUGAS UKS SMK MUHAMMADIYAH PRINGSEWU
PELATIHAN TRIAS UKS PADA SISWA PETUGAS UKS SMK MUHAMMADIYAH PRINGSEWU
Masalah kesehatan masyarakat di usia sekolah seharusnya mendapatkan perhatian khusus, karena permasalahan kesehatan pada usia sekolah sangat kompleks dan bervariasi. Seperti permas...
Tingkat Ancaman Multi Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar
Tingkat Ancaman Multi Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar
<em><span lang="EN-US">Kabupaten </span><span>Karanganyar</span><span lang="EN-US">, Provinsi </span><span>Jawa Tengah</span>&...
Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Protokol Kesehatan sebagai Upaya Preverentif Covid 19 pada Civitas Akademika di Universitas Malahayati Bandar Lampung
Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Protokol Kesehatan sebagai Upaya Preverentif Covid 19 pada Civitas Akademika di Universitas Malahayati Bandar Lampung
ABSTRACT: ATTITUDE RELATIONSHIP WITH HEALTH PROTOCOL BEHAVIOR AS A PREVERENTIVE EFFORT FOR COVID 19 IN ACADEMIC CIVITY AT MALAHAYATI UNIVERSITY BANDAR LAMPUNG Introduction: Indone...

