Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DALAM PROSEDUR PEMBEDAHAN YANG BIAYA PENGOBATANNYA MELEBIHI TARIF INA CBGs
View through CrossRef
AbstractThere are still shortcomings in the implementation of BPJS Kesehatan in Indonesia. One of them is about the tariff system of INA CBGs. This system is a "package" payment system based on the illness of the patient. If patients are required to undergo surgical procedures that cost is not small. So how is the legal protection obtained by the patient if the cost incurred exceeds the established rates of INA CBGs. This study aims to determine and analyze the legal basis for determining patient rates on medical actions in hospitals by BPJS Kesehatan based on INA CBGs and how about the legal protection of BPJS Kesehatan patients in surgical procedures whose medical expenses exceed the tariff of INA CBGs. Approach method used in this research is juridical empirical with descriptive research specification analysis. From the results of the study, regarding the cost of hospital treatment of patients surgical procedures that exceed the rate of INA CBGs, the excess costs will not be charged to patients BPJS Kesehatan but will still be borne by BPJS Health. This can happen because BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong by providing legal protection consistently based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 Year 1999. AbstrakDewasa ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia. Salah satunya mengenai sistem tarif INA CBGs. Sistem ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Terlebih lagi jika pasien diharuskan menjalani prosedur pembedahan yang biayanya tidak sedikit. Sehingga bagaimana pasien dapat memperoleh perlindungan hukum apabila biaya yang dikeluarkan melebihi tarif INA CBGs yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif pasien terhadap tindakan medis di Rumah sakit oleh BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam prosedur pembedahan yang biaya pengobatannya melebihi tarif INA CBGs. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal biaya perawatan rumah sakit pasien prosedur pembedahan yang melebihi tarif INA CBGs, kelebihan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pasien BPJS Kesehatan melainkan akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan hukum dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga BPJS Kesehatan menanggung semua biaya pengobatan yang dibutuhkan masyarakat tanpa dipungut biaya lagi selain iuran per bulan
Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DALAM PROSEDUR PEMBEDAHAN YANG BIAYA PENGOBATANNYA MELEBIHI TARIF INA CBGs
Description:
AbstractThere are still shortcomings in the implementation of BPJS Kesehatan in Indonesia.
One of them is about the tariff system of INA CBGs.
This system is a "package" payment system based on the illness of the patient.
If patients are required to undergo surgical procedures that cost is not small.
So how is the legal protection obtained by the patient if the cost incurred exceeds the established rates of INA CBGs.
This study aims to determine and analyze the legal basis for determining patient rates on medical actions in hospitals by BPJS Kesehatan based on INA CBGs and how about the legal protection of BPJS Kesehatan patients in surgical procedures whose medical expenses exceed the tariff of INA CBGs.
Approach method used in this research is juridical empirical with descriptive research specification analysis.
From the results of the study, regarding the cost of hospital treatment of patients surgical procedures that exceed the rate of INA CBGs, the excess costs will not be charged to patients BPJS Kesehatan but will still be borne by BPJS Health.
This can happen because BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong by providing legal protection consistently based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 Year 1999.
AbstrakDewasa ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia.
Salah satunya mengenai sistem tarif INA CBGs.
Sistem ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
Terlebih lagi jika pasien diharuskan menjalani prosedur pembedahan yang biayanya tidak sedikit.
Sehingga bagaimana pasien dapat memperoleh perlindungan hukum apabila biaya yang dikeluarkan melebihi tarif INA CBGs yang telah ditetapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif pasien terhadap tindakan medis di Rumah sakit oleh BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam prosedur pembedahan yang biaya pengobatannya melebihi tarif INA CBGs.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal biaya perawatan rumah sakit pasien prosedur pembedahan yang melebihi tarif INA CBGs, kelebihan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pasien BPJS Kesehatan melainkan akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong royong.
BPJS Kesehatan memberikan perlindungan hukum dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sehingga BPJS Kesehatan menanggung semua biaya pengobatan yang dibutuhkan masyarakat tanpa dipungut biaya lagi selain iuran per bulan .
Related Results
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Analisis Faktor Selisih Tarif Necrosis Pulpa Dengan Tarif INA-CBGs Untuk Kendali Biaya
Analisis Faktor Selisih Tarif Necrosis Pulpa Dengan Tarif INA-CBGs Untuk Kendali Biaya
Terdapat selisih negatif tarif riil klinik pedodonsi RSUD Muntilan dengan tarif INA-CBGs. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi selisih negatif tarif riil...
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit
Abstract
The limited financial capacity of BPJS Health is one of the problems faced by the National Health Insurance (JKN) program. As an effort to answer this problem, BPJS ...
Hak dan Kewajiban Hukum Bagi Pasien BPJS
Hak dan Kewajiban Hukum Bagi Pasien BPJS
Program Jaminan kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta yang kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan di...
“Memproduksi” Manusia lewat Psikologi
“Memproduksi” Manusia lewat Psikologi
Saat membicarakan mengenai tegangan politik antara Red Shirts dengan Yellow Shirts di Thailand, Benedict Anderson (2016) – seorang ahli Kajian Asia Tenggara – menuliskan bahwa seor...
Perbandingan Luaran dan Biaya Penutupan Defek Septum Ventrikel Perimembran secara Transkateter dan Pembedahan
Perbandingan Luaran dan Biaya Penutupan Defek Septum Ventrikel Perimembran secara Transkateter dan Pembedahan
Latar belakang. Terapi baku emas dalam penutupan defek septum ventrikel (DSV) adalah pembedahan. Prosedur pembedahanmempunyai morbiditas yang terkait dengan torakotomi, pintasan ja...
Analisis Perbedaan Tarif Riil Dengan Tarif Ina-Cbgs Tindakan Hemodialisis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri
Analisis Perbedaan Tarif Riil Dengan Tarif Ina-Cbgs Tindakan Hemodialisis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri
Penyakit Ginjal Kronis (PGK) adalah salah satu penyakit katastropik terbesar nomor 2 di Indonesia yang menelan banyak biaya. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kesulitan p...

