INOVASI PROGRAM SIAP MELAYANI MASYARAKAT MALAM HARI (SIMMAMAH) DI KECAMATAN TAMAN, SIDOARJO

Kecamatan Taman, Sidoarjo telah merilis pelayanan malam yang diberi nama Program Simmamah. Program Simamamh sudah bersifat efektif meskipun masih terdapat kendala saat diimplementasikan di Kecamatan Taman, Sidoarjo. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Inovasi Program Siap Melayani Masyarakat Malam Hari (Simmamah) di Kecamatan Taman, Sidoarjo. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu kualitatif dengna pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Responden pada penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas Kepala Kecamatan Taman, Sekretaris Kecamatan Taman, Kepala Sub Bagian Administrasi Kependudukan Kecamatan Taman, Pegawai Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Simmamah Kecamatan Taman dan Masyarakat selaku pengguna Program Simmamah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada artikel ini yaitu inovasi Program Simmamah di Kecamatan Taman, Sidoarjo sudah memenuhi aspek kebaruan. Kemudian, inovasi yang diiplementasikan sudah efektif, namun program ini masih belum memenuhi aspek bermanfaat sebab masih terdapat kendala, seperti petugas yang kurang ramah dalam berkomunikasi dengan warga dan pemberitahuan terkait hasil produk yang kurang spesifik khususnya dalam pengurusan KTP. Aspek mudah disebarkan pada Program Simmamah sudah baik yaitu dapat dibuktikan melalui beberapa kelurahan yang menerapkan sistem pelayanan malam seperti Kecamatan Taman, Sidoarjo. Program Simmamah telah mendapat dukungan dari berbagai faktor seperti fasilitas, anggaran dan support dari pegawai kecamatan sehingga sudah memenuhi aspek berkelanjutan.