Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH YANG DIAKUI TERHADAP WARISAN TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

View through CrossRef
This writing is done with the aim of knowing how the provisions of children outside of marriage are recognized according to the Civil Code (KUHPerdata) and how the rights and positions of children outside marriage are recognized as inheritance according to the Civil Code. By using the normative juridical research method, it can be concluded that every child born outside of a legal marriage bond is a child outside of marriage. Based on the provisions of the Civil Code, children outside of marriage are deemed not to have any legal relationship with their parents if there is no acknowledgment from the father or mother, thus if the outside child is recognized and followed by the legalization of the child from the parents, then he or she can inherit the inheritance from the parent. admit it, and of course the distribution of inheritance based on law. Based on the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 (Article 43 paragraph (1)), even illegitimate children who are not recognized automatically have a civil relationship with their mother and their mother's family. The rights and position of out-of-wedlock children in relation to the inheritance of the parents who admit it on the child legitimacy are basically the same as the legal children. The recognized and legalized illegitimate child is truly an heir who has the same rights as a child born in a legal marriage. Judging by civil law, the distribution of inheritance has been determined based on the groups of heirs.
Title: HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH YANG DIAKUI TERHADAP WARISAN TANAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
Description:
This writing is done with the aim of knowing how the provisions of children outside of marriage are recognized according to the Civil Code (KUHPerdata) and how the rights and positions of children outside marriage are recognized as inheritance according to the Civil Code.
By using the normative juridical research method, it can be concluded that every child born outside of a legal marriage bond is a child outside of marriage.
Based on the provisions of the Civil Code, children outside of marriage are deemed not to have any legal relationship with their parents if there is no acknowledgment from the father or mother, thus if the outside child is recognized and followed by the legalization of the child from the parents, then he or she can inherit the inheritance from the parent.
admit it, and of course the distribution of inheritance based on law.
Based on the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 (Article 43 paragraph (1)), even illegitimate children who are not recognized automatically have a civil relationship with their mother and their mother's family.
The rights and position of out-of-wedlock children in relation to the inheritance of the parents who admit it on the child legitimacy are basically the same as the legal children.
The recognized and legalized illegitimate child is truly an heir who has the same rights as a child born in a legal marriage.
Judging by civil law, the distribution of inheritance has been determined based on the groups of heirs.

Related Results

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Pre Marriage Marriage Guidance comes because of the need, with the increasing number of divorce cases that occur in the community of Ujung Berung Subdistrict, it also indicates tha...
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Pengembangan perdesaan merupakan suatu aspek penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum agraria, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah,...
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah...
POTENSI INDIKATIF CADANGAN AIR TANAH DI KABUPATEN BANGLI
POTENSI INDIKATIF CADANGAN AIR TANAH DI KABUPATEN BANGLI
Wilayah pada Kabupaten Bangli merupakan kawasan kabupaten yang tanpa memiliki kawasan pantai serta sebagian besar wilayahnya berada pada daratan tinggi dan hanya sebagian kecil wil...

Back to Top