Javascript must be enabled to continue!
Analisa Hukum Internasional Tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Filipina Terhadap Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf
View through CrossRef
Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Analisa Hukum tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap penyadraan yang dilakukan oleh Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf di wilayah kedaulatan negara Filipina. Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum internasional tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah kedaulatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggung jawaban negara Filipina dan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indoensia yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf di Filipina sebagaimana yang di atur dalam hukum internasional primery rules dan secondary rules (the law of state responsibility) yang mana negara Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama, serat negara Indonesia juga telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan. Dalam pertanggung jawaban negara, Filipian secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia. Dalam pertanggung jawaban negara, Indonesia dan Filipina telah bertanggung jawab penuh terhadap warga negara Indonesia yang disandra oleh Kelompok (Saparatis) Abu Ssyyaf.
Title: Analisa Hukum Internasional Tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Filipina Terhadap Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf
Description:
Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.
Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Analisa Hukum tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap penyadraan yang dilakukan oleh Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf di wilayah kedaulatan negara Filipina.
Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum internasional tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah kedaulatannya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggung jawaban negara Filipina dan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indoensia yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf di Filipina sebagaimana yang di atur dalam hukum internasional primery rules dan secondary rules (the law of state responsibility) yang mana negara Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama, serat negara Indonesia juga telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan.
Dalam pertanggung jawaban negara, Filipian secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia.
Dalam pertanggung jawaban negara, Indonesia dan Filipina telah bertanggung jawab penuh terhadap warga negara Indonesia yang disandra oleh Kelompok (Saparatis) Abu Ssyyaf.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines
Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines
ABSTRACT
The Purpose of this Research is to examine 1) Legal construction of the Judicial Review of Parliamentary Threshold No. 44/PUUXV/2017 and No. 62/PUU-XXII/2024 on Judicial R...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
Maute Group dan Jaringan Keluarga dalam Kelompok Islam Radikal di Filipina Selatan
Maute Group dan Jaringan Keluarga dalam Kelompok Islam Radikal di Filipina Selatan
<p><strong>Abstrak</strong></p><p>Perjalanan konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok-kelompok separatis di Filipina Selatan memunculkan ber...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan L...

