Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017

View through CrossRef
The flood problem is the long-time housework which is continuously done by the DKI Jakarta Government, to overcome the problem of the flood as the output from the policy of DKI Jakarta Government is the implementation of the flood prevention policy, both short-term, medium-term and long-term programs. In the implementation of the policy there are factors that can hamper and support the success of policy implementation there are communication, resources, bureaucratic or implementing attitude, and organizational structure including bureaucratic workflow. In terms of communication the real obstacle is the government are still difficult to establish communication with intermediary parties as one of the stakeholders. In terms of bureaucratic attitudes emphasized the independence of the apparatus to policy makers who have an important role in the success of policy implementation. In the government organization of DKI Jakarta itself has been applied innovation with the yellow, blue, and orange “soldiers” that can support the success of policy implementation. But unfortunately from DKI government's own policy environment does not yet have the full support of Jakarta DPRD so it can hamper the policies to be published by the executive. The conclusion of this paper is the government of DKI has a scope of problems that must be well compromised and which is still a wedge is the communication aspect, both internal and external so that the implementation of flood prevention policy in Jakarta can run well.
Title: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017
Description:
The flood problem is the long-time housework which is continuously done by the DKI Jakarta Government, to overcome the problem of the flood as the output from the policy of DKI Jakarta Government is the implementation of the flood prevention policy, both short-term, medium-term and long-term programs.
In the implementation of the policy there are factors that can hamper and support the success of policy implementation there are communication, resources, bureaucratic or implementing attitude, and organizational structure including bureaucratic workflow.
In terms of communication the real obstacle is the government are still difficult to establish communication with intermediary parties as one of the stakeholders.
In terms of bureaucratic attitudes emphasized the independence of the apparatus to policy makers who have an important role in the success of policy implementation.
In the government organization of DKI Jakarta itself has been applied innovation with the yellow, blue, and orange “soldiers” that can support the success of policy implementation.
But unfortunately from DKI government's own policy environment does not yet have the full support of Jakarta DPRD so it can hamper the policies to be published by the executive.
The conclusion of this paper is the government of DKI has a scope of problems that must be well compromised and which is still a wedge is the communication aspect, both internal and external so that the implementation of flood prevention policy in Jakarta can run well.

Related Results

Kajian Penelusuran Banjir Batang Tambuo
Kajian Penelusuran Banjir Batang Tambuo
Batang Tambuo adalah sebuah sungai yang mengalir melewati di Kecamatan Aur Birugo, Kota Bukittinggi. Daerah Aliran Sungai Batang (DAS) Tambuo ini sering kali mengalami banjir. Musi...
PERAN LOCAL LEADER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN JATINANGOR
PERAN LOCAL LEADER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN JATINANGOR
Jatinangor merupakan salah satu kawasan yang rawan terjadinya bencana banjir . Wilayah ini merupakan kawasan pendidikan dan permukiman padat yang kini berkembang pesat, beda sepert...
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN
KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN
Koordinasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan. ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA Djakit Prihartono, M. Qudrat Nugraha Ph.D, Dr. Khaerul Umam Noer, ...
ANALISIS CURAH HUJAN PENYEBAB BANJIR BANDANG DI UJUNG BERUNG, BANDUNG
ANALISIS CURAH HUJAN PENYEBAB BANJIR BANDANG DI UJUNG BERUNG, BANDUNG
Banjir bandang di Ujungberung terjadi sebanyak 3 kali selama tahun 2019. Kejadian banjir ini terjadi pada sungai yang sama. Kejadian banjir tersebut disebabkan oleh hujan yang sang...
Penelusuran Limpasan Kejadian Banjir Sungai Padolo Di Kota Bima
Penelusuran Limpasan Kejadian Banjir Sungai Padolo Di Kota Bima
Kota Bima mengalami banjir besar tanggal 21 dan 23 Desember 2016. Banjir berasal luapan Sungai Padolo dan Sungai Melayu. Sungai Padolo memberikan dampak...
Pengaruh Bendungan Leuwikeris dan Tanggul dalam Mereduksi Banjir di Kota Banjar
Pengaruh Bendungan Leuwikeris dan Tanggul dalam Mereduksi Banjir di Kota Banjar
Banjir merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Penyebab banjir termasuk curah hujan berlebih, fluktuasi suhu, kerusakan tanggul, peleleha...
EVALUASI MENGENAI KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH DKI JAKARTA
EVALUASI MENGENAI KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH DKI JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ruang terbuka hijau (RTH)di wilayah DKI Jakarta, evaluasi yang dilakukan adalah dari segikuantitas dan kualitas. Kuantitas yaitu jumlah ...

Back to Top