Tindakan Hukum Publik Pemerintah Daerah yang Adil dan Berkepastian Hukum

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintahan daerah bertumpu tiga asas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind (tugas pembantuan). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada asas pokok yang digunakan di berbagai negara, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (medebewind). Otonomi Daerah hanya dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan berdasarkan desentralisasi, sehingga dirasa perlu untuk mengetahui pengertian desentralisasi, banyak ahli yang kemudian berbeda persepsi menanggapi pengertian desentralisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi atau dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan yang ada di suatu negara, dan di Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dari sistem negara kesatuan yang dianut, dalam hal ini, urusan pemerintahan yang ada pada pemerintahan daerah hanyalah sisa urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai satu kesatuan dari pemerintah pusat memperoleh tugas-tugas yang menjadi urusan pemerintahannya melalui peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan logika bentuk negara sebagaimana yang diamandatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945