KONFLIK KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM BAHASA ISYARAT INDONESIA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL

<p><em>This study aims to analyze and describe the issues, the particular parties involved and the sources of conflict in determining the policy of using SIBI in formal education. This research employs qualitative research method with descriptive research approach focusing on the conflict due to the policy of using SIBI in formal education. Informant in this research are 6 deaf peoplewho have meet specified informant criteria. The data iscollected through observation, interview and documentation. The researcher gained the information through in-depth interviews with the informants, and reinforced by documentation and literature study. The result of the study indicates that conflicts occur due to government policies regarding the establishment of SIBI languages in formal education which lateris recognized as general sign language for deaf people in Indonesia. Consequently there is a conflict between deaf community and government because SIBI, which has been officially recognized by the government, has not got the agreement and did not involve the Movement for the Welfare of the Indonesian Deaf (GERKATIN) in the deliberation process. It is necessarythat the government, in determining the policies related to the community, should involverelated parties, in this case is GERKATIN. Therefore,after the enactment of a policy, it becomes easier and beneficial for GERKATIN.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> <strong>Sign Language, Conflict, Formal Education.</strong></em></p><p> </p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan masalah-masalah yang menjadi konflik, para aktor yang terlibat dan sumber-sumber konflik dalam penetapan kebijakan penggunaan SIBI di lingkungan pendidikan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yang berfokus pada konfik akibat adanya kebijakan penggunaan SIBI di lingkungan pendidikan formal. Informan dalam penelitian ini adalah penyandang tuna rungu yang berjumlah 6 orang dan telah memenuhi kriteria informan yang ditentukan. Cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari wawancara mendalam dengan para informan, serta diperkuat dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan konflik terjadi karena kebijakan pemerintah terkait penetapan bahasa SIBI di lingkungan formal yang diakui sebagai bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu di Indonesia. Akibatnya terjadi konflik antara penyandang tuna rungu dan pemerintah karena SIBI yang secara resmi telah diakui oleh pemerintah tidak melewati persetujuan dan tidak melibatkan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) dalam proses musyawarah. Direkomendasikan kepada pemerintah, dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat sebaiknya dimusyawahkan kepada pihak terkait (GERKATIN), sehingga setelah ditetapkannya suatu kebijakan menjadi memudahkan dan menguntungkan bagi GERKATIN.</p><p><strong>Kata Kunci: Bahasa Isyarat, Konflik, Pendidikan Formal</strong>.</p>