Javascript must be enabled to continue!
Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Pengadilan Ekonomi Syariah di Indonesia
View through CrossRef
Pengadilan Ekonomi Syariah (PES) adalah lembaga hukum yang relatif baru di Indonesia, yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam. Walaupun sudah berdiri, akan tetapi pelaksanaannya dari tinjauan hukum belum jelas. Oleh karena itu jurnal ilmiah ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum atas pelaksanaan PES di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi dalam pelaksanaan PES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PES memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kesenjangan antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang memerlukan harmonisasi yang lebih baik. Selain itu, kendala administratif dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang PES juga merupakan hambatan dalam pelaksanaannya. Artikel ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan PES, termasuk perluasan peran PES dalam penyelesaian sengketa ekonomi, peningkatan kerjasama antara PES dan lembaga hukum lainnya, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang PES. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan PES dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia.
Title: Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Pengadilan Ekonomi Syariah di Indonesia
Description:
Pengadilan Ekonomi Syariah (PES) adalah lembaga hukum yang relatif baru di Indonesia, yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam.
Walaupun sudah berdiri, akan tetapi pelaksanaannya dari tinjauan hukum belum jelas.
Oleh karena itu jurnal ilmiah ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum atas pelaksanaan PES di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi dalam pelaksanaan PES.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PES memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Kesenjangan antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam, yang memerlukan harmonisasi yang lebih baik.
Selain itu, kendala administratif dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang PES juga merupakan hambatan dalam pelaksanaannya.
Artikel ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan PES, termasuk perluasan peran PES dalam penyelesaian sengketa ekonomi, peningkatan kerjasama antara PES dan lembaga hukum lainnya, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang PES.
Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan PES dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam dunia bisnis dan ekonomi di Indonesia.
Related Results
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
The Impact of the Covid-19 Pandemic and Macroeconomics on the Sharia Stock Indexes in Indonesia
The Impact of the Covid-19 Pandemic and Macroeconomics on the Sharia Stock Indexes in Indonesia
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has changed economic conditions in various countries, including Indonesia. One of the sectors affected is the capital market sector which can also de...
LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
ABSTRAK Legislasi adalah proses yang berlangsung di lembaga legislatif, yakni pembuatan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Materi hukum Islam dapat menjadi muatan dalam...
STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA
STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Kelahiran Bank Syariah Indonesia, pengga...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
ABSTRAK Artikel ilmiah ini membahas membahas keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada dalam dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indones...
Determinants of Islamic Banking Profitability: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia
Determinants of Islamic Banking Profitability: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia
ABSTRACT
Islamic banking in Indonesia and Malaysia experienced differences in asset growth and market share, potentially causing dissimilarity in profitability performance. This st...
Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
Tujuan - Penelitian ini membahas tentang hierarki hukum pada perbankan syariah. Permasalahan yang sering terjadi yakni efektifitas peran hierarki hukum dalam tatanan hukum perbanka...

