TEORI PLURALISME

Isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi barudi Indonesia. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralismedan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalammemahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagaisistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakanberbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi,dan kompetisi antar sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan wargamemanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masihbanyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukumadalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, meminjam ungkapan dariBrian Z. Tamanaha, legal pluralism is everywhere. Ungkapan ini menegaskan bahwasanya diarea sosial keragaman sistem normatif adalah keniscayaan. Namun, hal menarik tentangpluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sistem normatif tersebut,melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakanketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang “diserang” daripluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok daripotensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut